Malang, MI – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan tonggak baru dalam perjalanan kemandirian energi nasional. Mulai Juli 2026, Indonesia resmi menghentikan impor bahan bakar solar setelah berhasil memproduksi B50, bahan bakar diesel dengan campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit.
Pengumuman tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Panen Raya TNI Mendukung Program Ketahanan Pangan di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).
Menurut Prabowo, keberhasilan memproduksi B50 menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang mampu menghasilkan solar dengan komposisi campuran biodiesel sawit hingga 50 persen. Capaian tersebut sekaligus mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap impor solar.
"Sebelumnya, kita berhasil menjadi negara pertama di dunia yang menghasilkan B50. Kita sekarang hasilkan solar dari kelapa sawit. Jadi, mulai Juli ini kita tidak impor solar lagi dari luar negeri," tegas Prabowo.
Prabowo menegaskan, penghentian impor solar bukan sekadar kebijakan energi, tetapi juga strategi memperkuat ekonomi nasional. Dana yang selama ini digunakan untuk membeli solar dari luar negeri kini dapat berputar di dalam negeri dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan meningkatkan nilai tambah industri sawit nasional sekaligus memperkuat kesejahteraan jutaan petani kelapa sawit yang selama ini menjadi tulang punggung sektor perkebunan.
"Lebih baik uang itu beredar di Indonesia dan dinikmati oleh petani-petani sawit di seluruh Indonesia," ujarnya.
Prabowo menilai, kemandirian energi harus menjadi fondasi bagi kemandirian ekonomi. Dengan memanfaatkan sumber daya alam sendiri, Indonesia tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap energi impor, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional di tengah gejolak ekonomi dan geopolitik global.
Selain mempercepat pengembangan biodiesel, pemerintah juga mulai memperluas penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar kendaraan bermotor.
Prabowo mengungkapkan pemerintah telah memulai penggunaan E10, yaitu bensin dengan campuran 10 persen etanol. Selanjutnya, pemerintah menargetkan peningkatan ke E20 sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi berbasis sumber daya domestik.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah akan mempercepat pembangunan pabrik-pabrik bioetanol baru. Saat ini Indonesia baru memiliki satu fasilitas produksi sehingga kapasitas nasional dinilai belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan energi berbasis nabati.
Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda besar pemerintah dalam membangun ekosistem energi terbarukan yang lebih mandiri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor.
Keputusan menghentikan impor solar menandai babak baru kebijakan energi nasional di bawah pemerintahan Prabowo. Setelah mendorong swasembada pangan, pemerintah kini mengarahkan fokus pada swasembada energi melalui optimalisasi potensi kelapa sawit dan bioetanol.
Jika pengembangan B50 dan bioetanol berjalan sesuai target, Indonesia berpeluang tidak hanya memenuhi kebutuhan energi domestik secara mandiri, tetapi juga memperkuat posisi sebagai salah satu negara pelopor energi nabati di dunia.
Kebijakan ini diharapkan mampu menghemat devisa negara, meningkatkan nilai tambah komoditas sawit, membuka investasi baru di sektor energi hijau, serta menciptakan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan petani.**
