Jakarta, MI– Indonesia didorong mengubah strategi diplomasi kelapa sawit dari sekadar merespons sengketa menjadi langkah proaktif untuk mengamankan pasar ekspor. Penguatan diplomasi dinilai menjadi kunci menjaga daya saing sawit nasional di tengah semakin banyaknya regulasi perdagangan yang berpotensi menghambat produk Indonesia di pasar global.
Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung, menegaskan diplomasi sawit tidak boleh lagi hanya bergerak setelah hambatan muncul. Menurutnya, pemerintah perlu menjadikan diplomasi sebagai instrumen market intelligence yang mampu mendeteksi sekaligus mencegah lahirnya kebijakan negara lain yang berpotensi merugikan industri sawit Indonesia.
"Diplomasi sawit idealnya tidak bersifat reaktif, melainkan mampu berfungsi sebagai instrumen intelijen pasar yang mengantisipasi potensi hambatan sejak tahap perumusan kebijakan," ujar Tungkot.
Ia menilai ukuran keberhasilan diplomasi bukan hanya memenangkan sengketa dagang, tetapi juga mampu menggagalkan lahirnya aturan yang bersifat diskriminatif terhadap komoditas sawit Indonesia.
"Diplomasi sawit yang baik adalah ketika kita berhasil mencegah munculnya kebijakan negara lain yang merugikan industri sawit nasional," tegasnya.
Di sisi lain, strategi diversifikasi pasar yang dijalankan pemerintah dinilai mulai membuahkan hasil. Ketergantungan ekspor sawit Indonesia terhadap Uni Eropa terus menurun, sementara pasar di India, China, Pakistan, Bangladesh, Afrika hingga Amerika Utara semakin berkembang.
"Pangsa Uni Eropa sebagai tujuan ekspor kita kini tinggal sekitar 8 hingga 10 persen. Dengan diversifikasi pasar, Indonesia tidak lagi bergantung pada Uni Eropa," katanya.
Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) juga terus memperkuat diplomasi sawit melalui kerja sama dengan pelaku industri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Langkah tersebut dilakukan melalui misi dagang, advokasi terhadap kebijakan yang dianggap diskriminatif, kampanye positif di media internasional, hingga penyelenggaraan forum sawit berskala global.
Sementara itu, Kepala SEAFAST Center IPB University, Puspo Edi Giriwono, menilai berbagai hambatan perdagangan terhadap sawit masih akan terus bermunculan. Ia menyoroti adanya standar keberlanjutan yang dinilai hanya diberlakukan terhadap minyak sawit, sementara minyak nabati lain tidak mendapat perlakuan serupa.
"Mengapa hanya minyak sawit yang diwajibkan memenuhi syarat keberlanjutan dan bebas deforestasi untuk masuk ke pasar Eropa, sementara minyak kedelai dari negara lain tidak diperlakukan sama?" ujarnya.
Meski demikian, Puspo mengingatkan diplomasi internasional harus dibarengi dengan pembenahan tata kelola industri sawit di dalam negeri. Menurutnya, peningkatan kualitas produksi, kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan, serta perbaikan tata kelola akan memperkuat daya saing sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar global terhadap produk sawit Indonesia.**
