Jakarta, MI - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan lagi memberi ruang bagi pemegang izin usaha yang membiarkan proyeknya mangkrak. Ia memastikan izin seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), hingga Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) akan dicabut apabila tidak ada realisasi kegiatan selama dua tahun.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Ia mengatakan, pemerintah ingin memastikan setiap izin yang diterbitkan benar-benar dimanfaatkan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.
"Sekarang kita tidak toleransi HGU, HGB, SIUP, izin kita beri, dua tahun tidak ada kegiatan, dua tahun tidak ada kegiatan, cabut!" tegas Prabowo.
Prabowo mengungkapkan, kebijakan tersebut juga diterapkan dalam percepatan proyek-proyek strategis nasional yang selama ini berjalan lambat. Salah satu yang disorot adalah proyek pengembangan Blok Gas Abadi Masela yang tertunda selama 28 tahun.
Ia mengaku telah menyampaikan langsung kepada pimpinan Inpex Corporation saat melakukan kunjungan ke Tokyo. Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta kepastian apakah perusahaan asal Jepang tersebut masih berminat melanjutkan proyek.
"Saya sampaikan dengan baik dan sopan, 'Saudara masih berminat enggak? Kalau saudara tidak berminat, saya akan alokasi, saya akan tunjuk perusahaan lain," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, pemerintah tetap mengedepankan hubungan baik dengan investor. Namun, ketegasan tetap diperlukan agar proyek-proyek strategis yang menyangkut kepentingan nasional tidak terus berlarut-larut.
"Sopan tapi tegas. Sebagai bangsa Indonesia yang ramah enggak mungkin kita kasih ultimatum. Bukan ultimatum itu, imbauan," ucapnya.
Prabowo menegaskan Indonesia tidak bisa lagi menunggu proyek strategis tanpa kepastian. Ia menyebut pengembangan Blok Masela sangat penting untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan penerimaan devisa negara.
"Yang Mulia, apakah Jepang masih berminat? Masalahnya bangsa Indonesia sangat butuh energi, sangat butuh devisa," ujar Prabowo, menirukan percakapannya dengan pihak Jepang.
