Jakarta, MI - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan mayoritas subsidi energi di Indonesia belum tepat sasaran. Mengacu pada data Dewan Energi Nasional (DEN), sekitar 63% subsidi energi justru dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak.
Eddy menyebut total anggaran subsidi dan kompensasi energi yang digelontorkan pemerintah setiap tahun mencapai Rp390 triliun. Karena itu, ia menilai pembenahan data penerima subsidi menjadi langkah mendesak agar anggaran negara lebih efektif.
"Menurut Dewan Energi Nasional 63% subsidi energi kita salah sasaran. Berapa besar subsidi dan kompensasi energi per tahunnya? Rp 390 triliun," kata Eddy dalam keterangannya, dikutip Jumat (23/7/2026).
Ia menyoroti besarnya selisih antara harga jual energi bersubsidi dengan harga keekonomiannya. Untuk solar subsidi, misalnya, masyarakat hanya membayar Rp6.800 per liter, sementara biaya produksi mencapai sekitar Rp12.000 per liter.
Hal serupa juga terjadi pada Pertalite. BBM tersebut dijual Rp10.000 per liter, padahal harga asli mencapai Rp16.100 per liter.
"Kita beli Pertalite Rp 10.000 di mana pun Rp 10.000. Berapa nilai keekonomiannya? 16.100. Jadi bisa dibayangkan LPG 3 kilogram Ibu Bapak harganya kurang lebih 20-21 ribu. Keekonomiannya 56.000," jelasnya.
Eddy juga menyinggung subsidi LPG 3 kilogram yang mencapai sekitar Rp36.000 per tabung. Menurutnya, tingginya ketergantungan terhadap impor memperbesar beban anggaran negara karena sekitar 80% kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari luar negeri.
"Kita kebutuhannya adalah 8 juta kiloliter per tahun. 80% impor. Setelah kita impor keluar devisa kemudian kita berikan subsidi. Subsidi-nya salah sasaran," tegasnya.
Karena itu, Eddy mendorong pemerintah menerapkan kebijakan right sizing dan right targeting agar subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Menurutnya, efisiensi dari subsidi yang lebih tepat sasaran dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan dan memperkuat perekonomian nasional.
"Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya penghematan bisa kita lakukan apabila kita melakukan right sizing and right targeting dari subsidi kita. Yang mana kemudian penghematannya itu bisa dipergunakan untuk alokasi anggaran di sektor pembangunan ekonomi lainnya," tuturnya.
