Jakarta, MI – Pemerintah resmi memberikan insentif bea masuk 0 persen bagi impor barang tertentu untuk industri Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) pesawat serta Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebagai bahan baku industri petrokimia. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional di tengah tekanan ekonomi global.
Insentif tersebut merupakan bagian dari Paket Stimulus Ekonomi Semester II-2026 yang bertujuan menjaga aktivitas industri tetap kompetitif di tengah tantangan perlambatan ekonomi dan tingginya biaya produksi.
Kebijakan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 15 Juli 2026 sebagai perubahan atas PMK Nomor 26/PMK.010/2022. Aturan tersebut mulai berlaku tujuh hari setelah diundangkan, sementara fasilitas bea masuk nol persen untuk impor LPG diberikan dengan masa berlaku selama enam bulan.
Melalui kebijakan ini, pemerintah membuka ruang efisiensi bagi perusahaan MRO yang selama ini masih bergantung pada impor komponen dan material khusus untuk kegiatan perawatan serta perbaikan pesawat. Berkurangnya beban impor diharapkan dapat memangkas biaya operasional dan memperkuat daya saing industri jasa perawatan pesawat dalam negeri.
Selain sektor penerbangan, pemerintah juga memberikan fasilitas serupa bagi impor LPG yang digunakan sebagai bahan baku industri petrokimia. Langkah ini ditujukan untuk menurunkan biaya produksi sehingga industri petrokimia dapat menghasilkan produk dengan harga yang lebih kompetitif.
Efisiensi biaya di sektor petrokimia juga diperkirakan akan memberikan efek berantai terhadap berbagai industri manufaktur yang menggunakan produk petrokimia sebagai bahan baku, mulai dari industri plastik, kemasan, otomotif, hingga barang konsumsi.
Pemerintah berharap insentif fiskal tersebut mampu menjaga keberlanjutan produksi industri strategis, meningkatkan daya saing nasional, serta memperkuat iklim investasi di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.**
