Jakarta, MI – Pemerintah menyiapkan paket insentif perpajakan yang sangat besar untuk menarik investor dan pelaku jasa keuangan global masuk ke Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).
Dalam draf Undang-Undang PFII, sejumlah pelaku usaha bahkan diusulkan memperoleh fasilitas pajak penghasilan (PPh) hingga 50 tahun, sebuah kebijakan yang memicu pertanyaan mengenai keseimbangan antara daya saing investasi dan kepentingan penerimaan negara.
Berdasarkan draf UU PFII, fasilitas yang disiapkan tidak hanya mencakup Pajak Penghasilan (PPh), tetapi juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), hingga fasilitas kepabeanan bagi pelaku usaha yang beroperasi di kawasan tersebut.
Dalam Pasal 48 ayat (2), pemerintah mengusulkan pemberian insentif PPh selama 50 tahun bagi 18 jenis kegiatan usaha di sektor jasa keuangan dan investasi yang dijalankan oleh subjek pajak luar negeri.
"Diberikan fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk jangka waktu 50 tahun," bunyi Pasal 48 ayat (2) draf UU PFII.
Tak hanya itu, draf regulasi juga memberikan berbagai fasilitas perpajakan yang sangat kompetitif. Mulai dari pembebasan pajak atas penghasilan yang berasal dari luar negeri, pengurangan PPh badan hingga 100 persen, tarif PPh final 0 persen, pembebasan status sebagai subjek pajak dalam negeri, hingga pembebasan pemotongan maupun pemungutan PPh.
Bahkan, Pasal 51 mengatur pengurangan PPh badan sebesar 100 persen bagi pelaku usaha yang bergerak di sektor keuangan, sektor penunjang, maupun lembaga penyelenggara PFII atas kegiatan operasional mereka di kawasan tersebut.
Selain insentif PPh, pemerintah juga mengusulkan fasilitas PPN dan PPnBM. Barang dan jasa tertentu yang dinilai strategis tidak akan dipungut PPN, termasuk impor barang tertentu untuk pembangunan kawasan PFII.
Fasilitas tersebut mencakup pembangunan rumah, apartemen, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, gudang, hingga berbagai barang strategis lain yang diperlukan dalam pengembangan kawasan finansial internasional.
Antara Daya Saing Investasi dan Keadilan Pajak
Rancangan kebijakan ini menunjukkan ambisi pemerintah menjadikan PFII sebagai pusat keuangan internasional yang mampu bersaing dengan kawasan finansial global melalui insentif fiskal yang agresif.
Namun, besarnya fasilitas yang ditawarkan juga memunculkan pertanyaan mengenai aspek keadilan perpajakan. Di satu sisi pemerintah berupaya menarik modal asing dan dana investasi bernilai besar, tetapi di sisi lain muncul kekhawatiran mengenai potensi berkurangnya penerimaan negara apabila insentif diberikan dalam jangka waktu yang sangat panjang.
Karena itu, efektivitas kebijakan tersebut nantinya akan sangat bergantung pada kemampuan PFII menghadirkan investasi baru, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan menghasilkan efek berganda yang sepadan dengan nilai insentif yang diberikan.
Draf UU PFII sendiri masih berada dalam tahap pembahasan sehingga seluruh skema insentif tersebut masih dapat mengalami perubahan sebelum resmi diberlakukan.**
