Jakarta, MI - Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap dugaan permainan mafia pangan dalam peredaran beras fortifikasi. Praktik itu dinilai bukan hanya menipu konsumen, tetapi juga berpotensi menggerus subsidi negara hingga Rp56 triliun-Rp60 triliun.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi pada dasarnya telah menikmati berbagai subsidi pemerintah, mulai dari pupuk, irigasi, listrik, bahan bakar minyak (BBM), benih, hingga traktor.
"Itu subsidi pemerintah, kita hitung kemarin khusus untuk beras fortifikasi itu kurang lebih itu 56-60-an triliun," ujar Amran kepada wartawan di Jakarta Selatan, Jumat (31/7/2026).
Menurut Amran, penyalahgunaan beras bersubsidi dengan menjualnya sebagai beras fortifikasi berharga hingga Rp42.000 per kilogram merupakan tindakan yang merugikan negara sekaligus masyarakat.
"Ini kan semua beras Indonesia ini adalah subsidi kan? Subsidi pupuk kan? Subsidi irigasi, subsidi listrik, subsidi BBM, ya kan?" kata dia.
Untuk membuktikan dugaan tersebut, Kementan mengerahkan lima hingga 10 laboratorium guna menguji kandungan vitamin pada beras fortifikasi yang beredar di pasaran.
"Oleh karena itu, sekarang kami gunakan lab banyak seperti dulu, mungkin sampai 5 sampai 10 lab kita gunakan," ujarnya.
Hasil awal pengujian menunjukkan indikasi kuat adanya penyimpangan. Dari tiga laboratorium yang telah menyelesaikan pemeriksaan, sekitar 80% sampel dinyatakan bukan beras fortifikasi atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
"Ini sudah ada 3 lab keluar hasilnya, itu 80% bukan beras fortifikasi atau tidak sesuai standar. Tentu ini kita tindaklanjuti dan proses," tegas Amran.
