Jakarta, MI – Dugaan penyimpangan dalam program beras fortifikasi memasuki babak serius. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan praktik yang diduga dilakukan oknum tertentu telah merugikan masyarakat hingga diperkirakan mencapai Rp71 triliun, sekaligus merampas hak warga memperoleh pangan bergizi dengan harga terjangkau.
Amran menegaskan persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran tata niaga atau permainan harga, melainkan telah menyentuh kepentingan publik karena program fortifikasi sejatinya ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh asupan vitamin dan mineral guna menekan angka stunting.
"Ini bukan sekadar persoalan harga. Ini adalah perampasan hak rakyat. Jangan sampai substansi persoalan ini dialihkan. Fortifikasi dibuat untuk membantu masyarakat yang kekurangan gizi, bukan dijadikan modus mencari keuntungan," tegas Amran, Minggu (2/8/2026).
Kementerian Pertanian menemukan indikasi adanya produk berlabel beras fortifikasi yang dipasarkan dengan harga mencapai sekitar Rp42.000 per kilogram, jauh di atas tujuan awal program yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat rentan.
Menurut Amran, harga tersebut menjadi salah satu indikator yang tengah didalami bersama aparat penegak hukum untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam distribusi maupun pemasaran produk fortifikasi.
"Kalau tujuannya untuk masyarakat miskin, bagaimana mungkin dijual sampai Rp42 ribu per kilogram? Ini yang sedang kami telusuri bersama aparat penegak hukum," ujarnya.
Berdasarkan perhitungan sementara pemerintah, praktik tersebut diperkirakan telah menimbulkan kerugian masyarakat sekitar Rp71 triliun. Karena itu, Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan Polri, dan sejumlah instansi terkait memperketat pengawasan sekaligus mempercepat proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Amran menegaskan pengusutan dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar sektor pangan terbebas dari praktik mafia yang merugikan masyarakat.
"Kami akan tindak tegas. Negara harus hadir melindungi rakyat. Jangan ada yang mengambil keuntungan dengan mengorbankan masyarakat kecil," katanya.
Selain mengandalkan aparat penegak hukum, pemerintah juga mengajak organisasi kepemudaan, pelajar, dan mahasiswa ikut mengawal pengusutan kasus tersebut. Menurut Amran, pengawasan publik dibutuhkan agar program pangan nasional benar-benar tepat sasaran dan tidak diselewengkan oleh pihak yang hanya mengejar keuntungan.
"Jadilah pelopor yang menyuarakan kebenaran. Kalau ada praktik yang merugikan rakyat, kita harus berani melawannya bersama-sama. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas seluruh anak bangsa," pungkasnya.**
