Jakarta, MI— Dua fenomena yang tampak tak berkaitan tengah terjadi bersamaan di Indonesia: dana asing terus kabur dari lantai bursa, sementara pusat-pusat perbelanjaan di Jakarta ramai-ramai memperkuat diri dengan pagar tinggi.
Satu soal kepercayaan investor global, satu lagi soal rasa aman warga di ruang publik. Namun keduanya menyisakan pertanyaan yang sama: apakah negara sedang kehilangan kendali atas rasa percaya, baik dari pasar maupun dari rakyatnya sendiri?
Modal Asing Kabur Tanpa Henti
Tekanan jual investor asing di Bursa Efek Indonesia (BEI) belum menunjukkan tanda mereda. Pada sesi pertama perdagangan Senin (3/8/2026), asing membukukan jual bersih Rp363,53 miliar, membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) nyaris mati langkah di level 6.234,29—hanya turun tipis 1,83 poin, tapi cukup menggambarkan pasar yang tegang dan menahan napas.
Ini bukan kejadian sehari. Sepekan sebelumnya, dalam lima hari perdagangan, investor asing sudah melepas saham senilai Rp3,38 triliun, memaksa IHSG kembali terjerembab ke zona merah di level 6.185,783. Saham-saham bank pelat merah menjadi korban utama: BBRI dilepas Rp72,81 miliar, BMRI Rp68,94 miliar, disusul deretan emiten besar lain seperti TPIA, AMMN, BRPT, hingga ASII.
Yang patut digarisbawahi, tanpa topangan investor domestik yang menyumbang hampir 69 persen dari total nilai transaksi, IHSG kemungkinan besar sudah ambruk lebih dalam.
Pasar Indonesia hari ini bertahan bukan karena kepercayaan asing terhadap fundamental ekonomi nasional, melainkan karena investor lokal menambal lubang yang ditinggalkan investor global. Ini sinyal yang seharusnya membuat pemegang kebijakan ekonomi waspada, bukan sekadar mencatat sebagai fluktuasi pasar biasa.
Ironisnya, tekanan jual ini juga menyasar saham perbankan BUMN—institusi yang semestinya menjadi simbol kekuatan ekonomi negara. Ketika investor global justru menjauh dari bank-bank pelat merah, itu bukan sekadar aksi ambil untung, melainkan indikasi keraguan terhadap arah kebijakan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan nasional ke depan.
Pagar Tinggi di Ibu Kota: Simbol Kegagalan Rasa Aman?
Di saat yang hampir bersamaan, warga Jakarta dikejutkan oleh fenomena lain yang tak kalah janggal: sejumlah pusat perbelanjaan tiba-tiba memasang pagar besi tinggi mengelilingi kawasannya.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sendiri mengaku belum mendapat penjelasan resmi dari para pemilik mal, dan hanya bisa menduga langkah itu diambil sebagai bentuk kewaspadaan masing-masing pengelola dalam mengantisipasi situasi tertentu.
Yang mengkhawatirkan, bahkan asosiasi pengusaha sekelas Apindo pun tidak tahu persis apa yang sesungguhnya sedang diantisipasi oleh para pengelola mal.
Ketidaktahuan ini seharusnya menjadi alarm: jika pelaku usaha sendiri gelap informasi soal ancaman keamanan yang mereka rasa perlu dihadapi dengan pagar tinggi, bagaimana mungkin publik bisa tenang?
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun turun tangan meminta pagar-pagar tersebut dibongkar, dengan alasan langkah itu mencerminkan kekhawatiran berlebihan terhadap situasi keamanan ibu kota.
Namun permintaan pembongkaran saja tidak menjawab pertanyaan mendasar: mengapa para pengelola gedung merasa perlu mengambil langkah pengamanan ekstra sejak awal, dan mengapa hingga kini tidak ada penjelasan resmi dan transparan kepada publik?
Dua Wajah Krisis Kepercayaan
Aksi jual investor asing dan pagar-pagar tinggi di mal boleh jadi berasal dari sumber yang berbeda. Namun keduanya menunjukkan gejala yang sama: absennya rasa aman dan kepastian—baik di mata pemodal global yang menaruh uang di pasar modal, maupun di benak pengelola ruang publik yang merasa perlu membentengi kawasannya sendiri.
Pemerintah bisa saja berdalih bahwa pelemahan pasar adalah imbas sentimen global, dan pagar mal semata urusan keamanan internal swasta.
Tapi ketika kedua fenomena ini muncul berdampingan di tengah publik yang sama-sama menunggu kejelasan—baik soal data inflasi dan kebijakan ekonomi, maupun soal rasa aman di ruang publik—pembiaran dan minimnya komunikasi resmi dari pemerintah hanya akan memperbesar spekulasi dan mengikis kepercayaan itu sendiri, baik dari pasar maupun dari rakyatnya.**
