Jakarta, MI – Kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan internasional. Harian berbasis di Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), menilai langkah pemerintah memperkuat peran negara dalam mengelola sektor strategis berpotensi memunculkan dinamika baru dengan kelompok konglomerat besar yang selama ini dikenal sebagai "Sembilan Naga".
Dalam analisis yang diterbitkan pada 5 Agustus 2026, SCMP mengulas kebijakan pemerintah yang dinilai mengarah pada penguatan kontrol negara terhadap sektor ekonomi, termasuk melalui pembentukan sistem pintu tunggal ekspor komoditas strategis di bawah Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) serta kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri selama 12 bulan.
Media tersebut menyebut kebijakan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah menutup kebocoran penerimaan negara yang selama ini diduga terjadi melalui praktik manipulasi laporan ekspor. Prabowo sebelumnya juga beberapa kali menyinggung adanya praktik bisnis yang merugikan kepentingan negara, meski tidak pernah menyebut nama pelaku secara langsung.
Analis politik Made Supriatma, sebagaimana dikutip SCMP, menilai pidato-pidato Presiden Prabowo memberi sinyal kuat kepada kelompok konglomerat besar.
"Prabowo tidak pernah menyebutkan nama, tetapi sudah jelas siapa yang menjadi sasarannya," ujar Made Supriatma.
Selain kebijakan ekspor, SCMP juga menyoroti penerbitan instrumen Patriot Bond dengan imbal hasil sekitar 2 persen yang ditawarkan secara terbatas kepada kalangan konglomerat. Media itu mengaitkan dinamika tersebut dengan berbagai langkah pemerintah yang dinilai semakin memperkuat intervensi negara dalam aktivitas ekonomi.
Laporan itu juga menyoroti munculnya kelompok pengusaha baru yang dinilai memiliki kedekatan dengan proyek-proyek strategis pemerintah. Salah satu nama yang disebut adalah Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam melalui Jhonlin Group yang terlibat dalam sejumlah program nasional, termasuk pengembangan kawasan pangan di Merauke, Papua Selatan.
SCMP mencatat kebijakan pemerintah sempat memicu kekhawatiran sebagian pelaku pasar. Investor asing disebut melakukan aksi jual karena mencermati kepastian hukum dan arah kebijakan investasi di Indonesia.
Analis Verisk Maplecroft, Kendall Murdoch, menilai pendekatan pemerintah yang semakin kuat dalam mengatur arus modal dan ekspor dapat memengaruhi persepsi investor internasional.
"Langkah-langkah intervensi pemerintah, seperti kewajiban repatriasi hasil ekspor dan tekanan terhadap konglomerat lokal, berisiko menjauhkan investor asing yang mengutamakan kepastian pasar," kata Kendall Murdoch.
Meski demikian, SCMP menilai hubungan pemerintah dan kelompok konglomerat kecil kemungkinan berujung pada konflik terbuka. Profesor Sosiologi Politik Murdoch University, Vedi Hadiz, menilai kedua pihak memiliki ketergantungan yang saling menguntungkan.
"Kedua belah pihak tidak mampu membiarkan hubungan itu benar-benar putus. Konglomerat membutuhkan dukungan politik dan akses bisnis, sementara pemerintah memerlukan modal swasta untuk membiayai program pembangunan dan agenda sosial yang ambisius," ujar Vedi Hadiz.
Analisis SCMP tersebut menggambarkan bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo kini menjadi perhatian dunia internasional. Di satu sisi, pemerintah berupaya memperkuat kendali negara terhadap sektor strategis dan meningkatkan penerimaan nasional.
Di sisi lain, keberhasilan kebijakan tersebut dinilai akan sangat bergantung pada kemampuan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, dunia usaha, dan kepercayaan investor.**
