Jakarta, MI - Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menghapus kantong kemiskinan di Pulau Jawa. BPS mencatat lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia, atau sekitar 12,02 juta orang, masih terkonsentrasi di wilayah tersebut.
Per Maret 2026, sebanyak 12,02 juta orang atau 52,42% dari total 22,93 juta penduduk miskin nasional berada di Pulau Jawa. Fakta ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya diikuti pemerataan kesejahteraan.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud mengatakan, jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total populasi. Dibandingkan September 2025, jumlahnya berkurang sekitar 430 ribu orang, sementara tingkat kemiskinan turun 0,18 poin persentase.
"Sejak Maret 2023 hingga Maret 2026 jumlah maupun tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan," ujar Edy dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/8/2028).
Meski trennya membaik, Pulau Jawa masih menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia. Sebaliknya, Kalimantan mencatat jumlah penduduk miskin paling rendah, yakni sekitar 870 ribu orang atau hanya 3,79% dari total nasional.
BPS juga mencatat tingkat kemiskinan turun di seluruh wilayah Indonesia dibandingkan September 2025. Penurunan terdalam terjadi di Pulau Jawa, mencapai 0,21 poin persentase.
Namun, tantangan belum selesai. Jurang kemiskinan antara kota dan desa masih lebar. Tingkat kemiskinan di perkotaan turun dari 6,60% menjadi 6,34%, sedangkan di perdesaan hanya turun tipis dari 10,72% menjadi 10,67%.
Yang lebih mengkhawatirkan, kualitas kemiskinan di desa justru memburuk. Indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan naik dari 1,661 menjadi 1,744, menandakan rata-rata pengeluaran masyarakat miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Sebaliknya, indeks tersebut di perkotaan turun dari 1,040 menjadi 0,951.
Tren serupa terlihat pada indeks keparahan kemiskinan. Di perkotaan angkanya turun dari 0,245 menjadi 0,209, sedangkan di perdesaan meningkat dari 0,390 menjadi 0,414.
Menurut Edy, data tersebut menjadi sinyal bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya diukur dari berkurangnya jumlah penduduk miskin. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan mampu meningkatkan daya beli dan kesejahteraannya, terutama di wilayah perdesaan.
