Pontianak, MI – Pemerintah memastikan hambatan ekspor alumina akibat perbedaan tafsir aturan mengenai Logam Tanah Jarang (LTJ) telah selesai. Kepastian itu ditandai dengan pelepasan ekspor aluminium hydroxide dan aluminium oxide milik PT Indonesia Chemical Alumina (ICA) di Pelabuhan Dwikora, Pontianak, Kalimantan Barat, oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, Jumat (7/8/2026).
Dudung mengatakan persoalan yang sempat menghambat aktivitas ekspor muncul karena adanya perbedaan interpretasi terhadap ketentuan larangan ekspor LTJ. Setelah dilakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah menegaskan larangan ekspor hanya berlaku untuk komoditas utama logam tanah jarang, bukan terhadap mineral ikutan yang terkandung dalam komoditas tambang maupun produk turunannya.
"Kegiatan ini menandai bahwa hambatan ekspor akibat perbedaan interpretasi ketentuan Logam Tanah Jarang dapat diselesaikan dan kegiatan pengapalan kembali berjalan," kata Dudung.
Menurutnya, penyelesaian persoalan dilakukan melalui serangkaian koordinasi intensif yang dipimpin Kantor Staf Kepresidenan bersama kementerian dan lembaga terkait. Proses itu diawali rapat koordinasi di KSP pada 27 Juli 2026, kemudian dilanjutkan rapat teknis lintas instansi pada 30 Juli 2026 yang melibatkan Bea dan Cukai, surveyor, serta kementerian terkait.
Hasil koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan yang memungkinkan 85 laporan surveyor yang sebelumnya tertunda akhirnya diterbitkan. Dengan keluarnya dokumen itu, lebih dari 100 kapal ekspor yang sempat tertahan kini kembali dapat melakukan pengapalan.
"Ini memberikan kepastian kepada dunia usaha bahwa kegiatan ekspor dapat kembali berjalan," ujarnya.
Pemerintah berharap kepastian regulasi tersebut mampu mengembalikan kelancaran arus ekspor produk hilirisasi mineral, sekaligus menjaga kepercayaan pelaku usaha dan memperkuat daya saing industri pengolahan mineral nasional di pasar global.**
