Jakarta, MI - Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen pada Triwulan II 2026 dinilai menjadi sinyal kuat bahwa perekonomian nasional masih mampu melaju di tengah ketidakpastian global dan tekanan geopolitik yang terus meningkat.
Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad mengatakan, capaian tersebut menunjukkan ekonomi Indonesia tetap memiliki daya tahan yang kuat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2026 secara tahunan atau year on year (yoy) mencapai 5,29 persen.
Menurut Kamrussamad, angka tersebut menjadi pertumbuhan tertinggi untuk periode Triwulan II sejak 2022. Capaian itu juga menempatkan Indonesia dalam jajaran negara dengan pertumbuhan ekonomi relatif tinggi di kelompok G20.
“Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen pada Triwulan II 2026 menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tetap tumbuh kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya eskalasi geopolitik,” kata Kamrussamad, Senin (10/8/2026).
Jika dihitung secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Semester I 2026 mencapai 5,45 persen secara cumulative to cumulative (c-to-c). Angka tersebut bahkan masih berada di atas target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
Kamrussamad menjelaskan, pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berdiri sendiri. Hampir seluruh komponen perekonomian memberikan kontribusi terhadap kinerja nasional.
Dari sisi produksi, lima sektor utama yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, serta pertambangan.
Sementara itu, sektor dengan pertumbuhan tertinggi berasal dari pengadaan listrik dan gas, penyediaan akomodasi serta makan minum, dan informasi dan komunikasi.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi menjadi penopang terbesar dengan kontribusi mencapai 82,68 persen.
Adapun komponen yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah konsumsi pemerintah yang tumbuh 15,97 persen. Pertumbuhan tersebut didorong peningkatan realisasi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.
“Struktur pertumbuhan ini menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat dan investasi masih menjadi mesin utama perekonomian Indonesia, sementara belanja pemerintah turut memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi,” ujar Kamrussamad.
Kamrussamad menilai kinerja ekonomi tersebut juga tidak terlepas dari optimalisasi APBN 2026 dalam membiayai berbagai program strategis pemerintah.
Hingga Semester I 2026, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp1.656 triliun atau 43,1 persen dari pagu APBN. Pada saat yang sama, penerimaan negara mencapai Rp1.459,4 triliun atau 46,3 persen dari target.
Dengan kondisi tersebut, defisit anggaran masih terkendali di angka Rp196,5 triliun atau sekitar 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Kamrussamad, sejumlah program prioritas pemerintah juga mulai memberikan efek pengganda terhadap perekonomian, antara lain Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Nelayan Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan, serta berbagai program pembangunan lainnya.
“APBN 2026 telah bekerja optimal dalam mendorong program strategis pemerintah. Belanja negara tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi di berbagai daerah,” katanya.
Ia mencontohkan pembangunan Sekolah Rakyat yang telah mencapai 84 unit serta pembangunan RSUD yang mencapai 22 unit dari target 66 unit.
Menurutnya, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan tersebut merupakan bagian dari upaya negara memenuhi amanat Pasal 34 UUD 1945.
Kamrussamad juga menyoroti kemampuan ekonomi Indonesia bertahan menghadapi dinamika nilai tukar rupiah dan pasar keuangan domestik.
Ia menilai kekuatan ekonomi nasional tidak semata-mata bergantung pada arus modal portofolio jangka pendek. Ekonomi Indonesia justru ditopang sektor riil, terutama konsumsi masyarakat, inflasi yang terkendali, dan investasi produktif.
Data BPS menunjukkan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen dengan kontribusi sebesar 53,32 persen terhadap PDB.
Sementara itu, PMTB atau investasi tumbuh 6,87 persen dan memberikan kontribusi sebesar 29,36 persen terhadap PDB.
Kinerja investasi juga terlihat dari realisasi investasi Triwulan II 2026 yang mencapai Rp511,8 triliun atau tumbuh 7,1 persen secara tahunan.
“Ini menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia cukup resilien. Kita tidak boleh hanya melihat pergerakan pasar modal atau nilai tukar dalam jangka pendek, tetapi juga harus melihat kekuatan sektor riil yang menopang ekonomi nasional,” tutur Kamrussamad.
Ia menilai capaian tersebut harus dijaga melalui perbaikan iklim investasi, efisiensi belanja negara, serta peningkatan ekspor produk bernilai tambah.
Pertumbuhan ekonomi juga dinilai mulai menunjukkan pemerataan antardaerah.
Wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 6,10 persen. Berikutnya Jawa tumbuh 5,65 persen, Sulawesi 5,53 persen, Sumatera 5,06 persen, serta Kalimantan 4,10 persen. Sementara Maluku dan Papua juga mencatat pertumbuhan positif.
Kamrussamad mengatakan pemerataan tersebut salah satunya didukung penyaluran Transfer ke Daerah (TKD).
Hingga akhir Juni 2026, realisasi TKD mencapai Rp357,4 triliun atau 51,6 persen dari pagu APBN. Dana tersebut menjadi salah satu instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi di daerah.
“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, efektivitas Transfer ke Daerah menjadi penting agar pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi,” katanya.
Menurut Kamrussamad, indikator kesejahteraan juga menunjukkan perkembangan positif.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,65 persen atau sekitar 7,22 juta orang. Angka kemiskinan juga turun menjadi 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang.
Sementara itu, tingkat ketimpangan yang tercermin dari rasio gini berada di angka 0,368.
“Pertumbuhan ekonomi yang baik bukan hanya dilihat dari angka PDB, tetapi juga dari kemampuan ekonomi menciptakan lapangan kerja, menekan kemiskinan, dan menjaga ketimpangan,” ujarnya.
Ia menilai indikator tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai bergerak lebih inklusif.
Kamrussamad juga menanggapi sejumlah pemberitaan yang menurutnya menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia secara terlalu negatif.
Ia menilai kondisi ekonomi nasional perlu dilihat secara utuh, terutama dengan mempertimbangkan situasi geopolitik global yang turut memberikan tekanan terhadap harga energi dan pangan.
“Jangan sampai kita hanya melihat satu sisi dan kemudian membangun persepsi bahwa ekonomi Indonesia sedang buruk. Data menunjukkan bahwa perekonomian kita masih tumbuh kuat dan fundamentalnya tetap terjaga,” tegasnya.
Ia mencontohkan kondisi harga sejumlah kebutuhan pokok dan energi yang menurutnya relatif terkendali dibandingkan beberapa negara lain.
Harga Pertalite, misalnya, disebut masih dipertahankan pada Rp10 ribu per liter. Begitu juga LPG 3 kilogram yang tetap berada di kisaran Rp19 ribu di pangkalan resmi.
Tarif listrik rumah tangga juga disebut tidak mengalami kenaikan, sementara harga beras nasional relatif terjaga.
“Di tengah tekanan global terhadap energi dan pangan, pemerintah tetap berupaya menjaga harga kebutuhan dasar agar masyarakat tidak menanggung beban yang terlalu besar,” katanya.
Kamrussamad juga menyoroti pemberitaan mengenai sekitar 8.000 WNI yang disebut melepaskan kewarganegaraan dalam lima tahun terakhir.
Menurut dia, angka tersebut harus dibaca secara proporsional dan tidak serta-merta dikaitkan dengan kekecewaan terhadap pemerintah.
Jika dihitung rata-rata, 8.000 orang dalam lima tahun setara sekitar 1.600 orang per tahun. Ia juga menyebut data Ditjen Imigrasi menunjukkan salah satu faktor pelepasan kewarganegaraan adalah perkawinan dengan warga negara asing.
“Angka 8.000 orang dalam lima tahun harus dilihat secara proporsional. Jangan langsung dibingkai seolah-olah seluruhnya terjadi karena kekecewaan terhadap pemerintah,” ujar Kamrussamad.
Ia membandingkan angka tersebut dengan negara lain. Berdasarkan perhitungan yang disampaikannya, jumlah WNI yang melepaskan kewarganegaraan sekitar enam orang per satu juta penduduk. Angka itu disebut lebih rendah dibandingkan Singapura maupun India.
Karena itu, Kamrussamad meminta masyarakat melihat data secara utuh sebelum menarik kesimpulan mengenai kondisi sosial dan ekonomi Indonesia.
Meski mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2026, Kamrussamad menilai pemerintah tidak boleh berpuas diri.
Menurutnya, dua triwulan berikutnya menjadi momentum penting untuk mempertahankan pertumbuhan sekaligus meningkatkan kualitasnya.
Sejumlah kebijakan perlu menjadi perhatian, mulai dari menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi pangan, mempercepat hilirisasi industri, meningkatkan ekspor produk bernilai tambah tinggi, hingga memperbaiki efisiensi belanja negara.
“Pertumbuhan 5,29 persen harus dijadikan pijakan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih berkualitas. Tantangannya sekarang adalah bagaimana menjaga daya beli, memperkuat investasi, memperbesar ekspor bernilai tambah, dan menciptakan lapangan kerja,” katanya.
Kamrussamad menilai sinergi antarlembaga juga menjadi kunci untuk menghadapi potensi tekanan ekonomi global.
Kolaborasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) perlu terus diperkuat.
Selain itu, peran Danantara dalam memperkuat investasi nasional juga dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan sektor riil.
“Sinergi fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi harus terus diperkuat. Ini penting untuk menjaga stabilitas rupiah, memitigasi risiko global, sekaligus memastikan pembiayaan bagi sektor riil tetap tersedia,” jelasnya.
Ia menambahkan, implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta akselerasi Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (UU PFII) dapat menjadi bagian dari penguatan fondasi sektor keuangan nasional.
Pada akhirnya, Kamrussamad menegaskan pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2026 sebesar 5,29 persen harus dijadikan momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.
“Pertumbuhan ekonomi yang kuat harus diikuti dengan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan. Dengan kolaborasi lintas lembaga yang semakin kuat, kita optimistis ekonomi Indonesia dapat terus tumbuh inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
