Jakarta, MI - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpotensi mengantongi penerimaan hingga sekitar Rp2,1 triliun dari pajak kendaraan listrik jika insentif pembebasan pajak diubah.
Potensi tersebut berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB) sekitar Rp573 miliar dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sekitar Rp1,57 triliun.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati mengatakan jumlah kendaraan listrik di Jakarta terus bertambah dan telah mencapai sekitar 220.000 unit hingga Juni 2026.
Di sisi lain, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta mulai mendorong penerapan pajak kendaraan listrik. Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menilai kendaraan listrik tetap menggunakan jalan serta berbagai fasilitas yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Sekarang kendaraan listrik semakin banyak dan tentu menggunakan jalan serta sarana yang dibangun melalui APBD. Karena itu ada usulan agar diberlakukan pajak kendaraan listrik," kata Suhud.
Lusiana mengatakan perubahan skema insentif kendaraan listrik berpotensi meningkatkan penerimaan daerah sekitar Rp4 triliun. Sebaliknya, jika pembebasan pajak tetap diberlakukan sepenuhnya, DKI Jakarta berpotensi kehilangan penerimaan hingga sekitar Rp5,7 triliun.
"Kalau seluruh kendaraan listrik tetap dibebaskan, potensi kehilangan penerimaan bisa mencapai sekitar Rp 5,7 triliun," ucapnya.
Dorongan untuk mengubah skema pajak kendaraan listrik mengacu pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2026. Regulasi tersebut mengatur kewenangan daerah dalam pemungutan PKB dan BBNKB kendaraan listrik.
Namun, Pemprov DKI Jakarta masih memberikan pembebasan pajak bagi kendaraan listrik. Kebijakan itu tetap berlaku setelah adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri yang meminta pemerintah daerah memberikan insentif fiskal untuk kendaraan listrik berbasis baterai.
