Jakarta, MI - Pemerintah mengakui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak akan mampu menjadi satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan nasional. Pada 2027, kebutuhan investasi Indonesia diproyeksikan mencapai Rp8.705 triliun, sementara kapasitas APBN hanya sekitar Rp459 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan kebutuhan dana pembangunan terus membesar, terutama untuk membiayai infrastruktur, energi, pendidikan, kualitas SDM, hingga hilirisasi.
"APBN tidak akan pernah cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan nasional yang masif," ujar Juda di kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Senin (10/8/2026).
Dari total kebutuhan tersebut, dukungan juga berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Danantara, yang mencapai Rp330 triliun.
Namun, sebagian besar kebutuhan pendanaan tetap harus ditutup oleh sektor swasta. Juda mencatat pembiayaan swasta mencapai Rp7.973 triliun, atau sekitar 91% dari total kebutuhan investasi 2027.
Sumber dana tersebut berasal dari perbankan, lembaga pembiayaan lainnya, hingga pasar modal.
"Nah, di sinilah pasar modal memegang peran strategis sebagai sumber pembiayaan swasta," kata Juda.
Menurut Juda, pasar modal merupakan jembatan penghubung kebutuhan pembiayaan korporasi sekaligus sumber yang efisien dan transparan.
Karena itu, pemerintah mendorong pasar modal Indonesia terus diperdalam dan diperkuat agar semakin kredibel serta dipercaya investor. Peran tersebut dinilai penting untuk memperbesar kapasitas pembiayaan investasi dan menopang target pertumbuhan ekonomi nasional.
"Pasar modal hadir sebagai katalis pertumbuhan ekonomi nasional," ucap Juda.
