Jakarta, MI - Utang pemerintah Indonesia terus menanjak. Hingga akhir Juni 2026, total utang pemerintah telah mencapai Rp10.293,69 triliun, berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.
Angka tersebut setara dengan 41,26% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Artinya, posisi utang pemerintah kini sudah menembus level Rp10.000 triliun.
Mayoritas utang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN). Outstanding SBN per 30 Juni 2026 mencapai Rp8.966,79 triliun, atau sekitar 87,1% dari total utang pemerintah.
Sementara itu, utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp1.326,90 triliun, dengan porsi sekitar 12,9%.
Meski nominalnya terus membesar, pemerintah masih menyebut posisi utang berada dalam batas aman. Rasio utang terhadap PDB sebesar 41,26% masih di bawah batas maksimal 60% PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
Purbaya: Utang Masih Aman
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga menegaskan rasio utang pemerintah masih terkendali.
Pada 2025, rasio utang tercatat 40,54% terhadap PDB, meningkat dari 39,81% pada 2024. Menurut Purbaya, angka tersebut masih memiliki jarak cukup lebar dari batas maksimal 60% PDB.
"Pemerintah menegaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang. Sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali," kata Purbaya dalam Dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-25 Masa Persidangan V di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
