Jakarta, MI - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar pendataan rutin. Ia mengatakan, sensus penting untuk memotret perubahan ekonomi Indonesia yang bergerak cepat dan menyediakan data akurat bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan.
Amalia mengibaratkan Sensus Ekonomi seperti medical check up. Tanpa pemeriksaan rutin, kondisi tubuh sulit diketahui secara pasti. Begitu pula dengan perekonomian yang membutuhkan data terbaru untuk menentukan kebijakan yang tepat.
"Sensus ekonomi itu pada dasarnya seperti medical check up untuk kondisi ekonomi Indonesia," ujar Amalia kepada wartawan di Jakarta.
Ia menegaskan, data hasil sensus akan menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi.
"Tanpa data, resep akan salah. Tanpa data dari hasil medical check up, resep akan salah dan dokter hanya bisa meraba-raba atau mengira-ngira saja," tegasnya.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan pelaksanaan kelima setelah sebelumnya digelar pada 1986, 1996, 2006, dan 2016. Amalia menilai pendataan secara berkala diperlukan untuk memastikan pemerintah tidak menggunakan gambaran ekonomi yang sudah kedaluwarsa.
“Medical check up memang harus rutin, seperti halnya manusia memeriksakan kesehatan,” ucapnya.
Ekonomi Indonesia Berubah Cepat
Urgensi Sensus Ekonomi 2026 semakin besar karena struktur ekonomi Indonesia berubah signifikan dalam 10 tahun terakhir. Pandemi Covid-19 ikut mempercepat perubahan tersebut.
Salah satu contohnya terlihat dari pergeseran perilaku belanja masyarakat. Sebelum pandemi, belanja online belum menjadi kebiasaan utama. Kini, transaksi digital berkembang pesat dan menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi.
Perubahan serupa terjadi pada pusat perbelanjaan. Mal yang dulu identik dengan aktivitas belanja kini berkembang menjadi lifestyle center, tempat masyarakat berkumpul, makan, mencari hiburan, hingga menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman.
"Orang datang ke mal untuk berkumpul, makan bersama keluarga atau teman, menikmati hiburan, dan aktivitas lainnya," kata Amalia.
Perubahan pola konsumsi dan munculnya berbagai model bisnis baru itu, menurut Amalia, harus tercermin dalam data resmi. BPS ingin memastikan aktivitas ekonomi yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir tidak luput dari pendataan.
"Kami ingin menangkap berbagai jenis aktivitas ekonomi baru sehingga pemerintah memiliki data terkini untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran," tegasnya.
BPS Pastikan Data Masyarakat Aman
Di tengah kekhawatiran masyarakat terkait pemberian data, Amalia memastikan informasi yang dikumpulkan dalam sensus akan dijaga kerahasiaannya.
Ia meminta masyarakat tidak ragu memberikan data kepada petugas resmi BPS.
"Saya ingin menyampaikan masyarakat tidak perlu khawatir bahwa rahasia data yang kami kumpulkan akan kami jaga dengan baik. Keamanan data pun kami jaga dengan baik," tutur Amalia.
Amalia menjelaskan, pelaksanaan sensus di Indonesia juga memiliki dasar hukum. Sensus Penduduk dilakukan pada tahun yang berakhiran angka 0, seperti 2010, 2020, dan 2030. Sementara Sensus Pertanian digelar pada tahun yang berakhiran angka 3, seperti 1963, 1973, 1983, 1993, 2003, 2013, dan 2023.
Pada akhirnya, seluruh sensus memiliki tujuan yang sama, yakni menghasilkan data terkini dan lengkap yang dapat menjadi pijakan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan.
Dengan Sensus Ekonomi 2026, BPS berharap pemerintah memiliki “peta” terbaru mengenai kondisi dunia usaha dan aktivitas ekonomi Indonesia sehingga kebijakan yang dibuat tidak lagi sekadar berdasarkan perkiraan.
