Jakarta, MI - Pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih menjadi masalah di sejumlah daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut ada 26 daerah yang kini dievaluasi karena masih kesulitan memenuhi belanja pegawai.
Padahal, pemerintah pusat telah menyalurkan Rp18,9 triliun kepada 546 pemerintah daerah (pemda) untuk memastikan gaji PPPK, termasuk pegawai paruh waktu, tetap terbayarkan.
Dana tersebut terdiri atas Rp10 triliun untuk menyelesaikan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah. Lebih dari Rp8 triliun lainnya merupakan tambahan atau top up Dana Alokasi Umum (DAU).
"Sekiranya untuk pembayaran belanja pegawai hampir semuanya bisa diatasi. Ada beberapa yang sedang kita evaluasi, 26 daerah," kata Tito dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Tito, tambahan anggaran itu memang disiapkan untuk menopang daerah yang kesulitan membayar belanja pegawai, khususnya gaji PPPK.
Bantuan tersebut juga menyasar daerah dengan kapasitas fiskal rendah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan belanja pegawainya.
Di sisi lain, anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2027 naik 5,5 persen menjadi Rp735 triliun.
Tito mengatakan Kemendagri akan memberikan masukan mengenai kebutuhan kabupaten, kota, hingga provinsi dalam penyaluran TKD.
Prioritas utama diberikan kepada daerah dengan kapasitas fiskal rendah akibat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang minim. Selanjutnya, dukungan diarahkan kepada daerah yang baru terdampak bencana alam.
