Jakarta, MI - Utang luar negeri (ULN) Indonesia kembali naik. Bank Indonesia (BI) mencatat posisi ULN mencapai US$453,4 miliar pada triwulan II-2026, tumbuh 4,4% secara tahunan (year on year/yoy).
Kenaikan ini terutama datang dari sektor publik, saat ULN swasta masih terkontraksi. ULN pemerintah tercatat US$216,3 miliar, tumbuh 2,9% yoy, meski melambat dari 3,8% pada triwulan I-2026.
BI menyebut peningkatan ULN pemerintah terutama dipengaruhi masuknya dana ke Surat Berharga Negara (SBN). Arus tersebut dinilai mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.
"Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal," tulis BI dalam keterangan resmi, Selasa (18/8/2026).
Pemerintah menggunakan ULN sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN, terutama untuk menopang sektor produktif. BI menegaskan pengelolaannya tetap memperhatikan keberlanjutan.
Dari sejumlah sektor, porsi terbesar ULN pemerintah mengalir ke jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22%. Berikutnya administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 20,6%, jasa pendidikan 16,2%, konstruksi 11,5%, serta transportasi dan pergudangan 8,5%.
BI menyebut posisi ULN pemerintah masih aman karena hampir seluruhnya merupakan utang jangka panjang.
Di sisi lain, ULN swasta belum sepenuhnya pulih. Posisi ULN swasta tercatat US$194,6 miliar, masih terkontraksi 0,6% yoy. Meski begitu, angka tersebut membaik dari kontraksi 1,3% pada triwulan sebelumnya.
Perbaikan terutama terjadi pada ULN lembaga keuangan yang terkontraksi 3,4% yoy, jauh lebih baik dibandingkan kontraksi 6,3% pada triwulan I-2026.
ULN swasta paling banyak berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Empat sektor ini menguasai 79,4% dari total ULN swasta.
Struktur utang swasta juga masih didominasi utang jangka panjang dengan porsi 75,7%.
Secara keseluruhan, BI menilai struktur ULN Indonesia masih sehat. Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat 30,6%, sementara utang jangka panjang mendominasi hingga 82,1% dari total ULN.
BI dan pemerintah akan terus memantau perkembangan ULN agar tetap menjadi sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengganggu stabilitas ekonomi.
