Jakarta, MI - Kabar baik bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Pemerintah menyiapkan Rp31 triliun untuk mengubah status mereka di pemerintah pusat menjadi PPPK penuh waktu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran tersebut sudah diamankan pemerintah. Namun, pengalihan status tidak dilakukan sekaligus dan akan berjalan bertahap.
"Kalau untuk PPPK yang paruh waktu menjadi penuh waktu pemerintah pusat, itu anggarannya sekitar Rp31 triliun, kita sudah siapkan. Nanti yang lainnya akan dilakukan secara bertahap ke depan. Tapi kita sudah amankan anggarannya," ujar Purbaya di DPR RI, Kamis (20/8/2026).
Purbaya belum merinci jumlah PPPK paruh waktu yang akan mendapat pengalihan status. Angkanya masih berubah mengikuti proses yang berjalan.
"Saya lupa jumlahnya, soalnya angkanya berubah-ubah terus," kata Purbaya.
Menurutnya, sebagian pengalihan ditargetkan selesai dalam satu tahun, sementara sebagian lainnya membutuhkan waktu hingga tiga tahun.
"Kan ada setahun, ada yang tiga tahun, bertahap," ucapnya.
Kebijakan ini diharapkan memberi kepastian bagi PPPK, terutama tenaga guru, mengenai status pekerjaan mereka ke depan.
"Jadi itu kita harapkan memberi kepastian kepada para guru pekerja PPPK. Jadi nggak usah khawatir lagi ke depan," pungkasnya.
