Aksi May Day di Prancis Ricuh, 108 Polisi Luka-luka dan 291 Orang Ditahan

Jakarta, MI - Aksi May Day di Prancis berakhir ricuh. Setidaknya 108 polisi terluka dalam peristiwa tersebut. Dilansir dari BBC, Selasa (2/5), Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin mengatakan, jumlah korban luka polisi yang begitu tinggi sangat jarang terjadi, menambahkan bahwa 291 orang telah ditahan. Ratusan ribu telah mengambil bagian dalam demonstrasi May Day menentang reformasi pensiun Presiden Emmanuel Macron. Sebagian besar damai tetapi kelompok radikal melemparkan bom molotov dan kembang api. Polisi membalas dengan gas air mata dan meriam air. Tidak jelas berapa banyak pengunjuk rasa yang terluka. Perdana Menteri Elisabeth Borne mengatakan bahwa kekerasan itu "tidak dapat diterima", sementara juga memuji "mobilisasi dan komitmen yang bertanggung jawab" dari para demonstran di banyak kota. Ini adalah hari terakhir aksi massa menentang perubahan yang menaikkan usia pensiun negara dari 62 menjadi 64. Serikat pekerja ingin mereka ditarik. Kementerian Dalam Negeri menyebutkan jumlah keseluruhan pengunjuk rasa sebanyak 782.000, termasuk 112.000 di ibu kota Paris, tetapi serikat pekerja CGT mengatakan jumlahnya tiga kali lipat dari jumlah itu. Para pemimpin serikat bersikeras bahwa penentangan selama berbulan-bulan terhadap reformasi tidak berkurang. "Halaman tidak akan dibalik selama tidak ada pencabutan reformasi pensiun ini. Tekad untuk menang tetap utuh," kata pemimpin CGT Sophie Binet, dikutip AFP. Sementara itu, Darmanin mengatakan, di Paris, seorang polisi menderita luka bakar serius di tangan dan wajahnya ketika terkena bom molotov. Kekerasan juga pecah di Lyons, Toulouse dan Nantes, di mana kendaraan dibakar dan bisnis diserang. Ada juga laporan bahwa pengunjuk rasa sempat menduduki sebuah hotel mewah di selatan kota Marseille. Senin adalah pertama kalinya sejak 2009 delapan serikat pekerja teratas Prancis mendukung seruan untuk protes, kata kantor berita AFP. Darmanin menuduh kelompok sayap kiri yang dikenal sebagai blok hitam dan berjumlah beberapa ribu berada di belakang kekerasan dan mendesak bahwa "mereka yang menyerang polisi dan properti publik dihukum berat". Ada elemen kekerasan dalam protes sejak Maret, ketika pemerintah memutuskan untuk memaksakan undang-undang melalui majelis rendah parlemen - di mana ia tidak memiliki mayoritas mutlak - tanpa pemungutan suara. Presiden Emmanuel Macron mengatakan reformasi adalah suatu keharusan. Dia menandatangani reformasi menjadi undang-undang pada 15 April, beberapa jam setelah Dewan Konstitusi Prancis secara luas mendukung perubahan tersebut, tetapi jajak pendapat menunjukkan sebagian besar penduduk menentang usia pensiun yang lebih tinggi. Reformasi diharapkan mulai berlaku pada bulan September. Pemerintah telah menjanjikan pembicaraan lebih lanjut tetapi serikat pekerja bertekad untuk mencabut perubahan tersebut, dan tidak jelas di mana kompromi dapat ditemukan.