Kejahatan Transnasional Meningkat, Pemerintah Indonesia Lakukan Langkah Cepat

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 26 Agustus 2023 20:02 WIB
Den Haag, MI - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly membangun kerja sama dengan pemerintah Belanda untuk memerangi kejahatan transnasional. Menkumham melakukan kerja sama ini karena kejahatan lintas negara semakin signifikan dan mengancam keamanan nasional hingga internasional. Yasonna mengatakan, kejahatan transnasional meningkat seiring kemajuan teknologi karena jangkauannya global. Sehingga Pemerintah Indonesia harus bergerak cepat untuk membangun kerja sama bilateral di bidang teknologi digital supaya bisa menangkal kejahatan secara efektif. “Pemerintah harus memanfaatkan teknologi untuk melawan kejahatan transnasional secara efektif. Maka dari itu, Indonesia dan Belanda mendorong kerja sama melalui teknologi digital dan platform media sosial,” kata Yasonna dalam pertemuan dengan Menteri Kehakiman dan Keamanan Belanda, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Jumat (25/8) waktu setempat. Berbagai bentuk kejahatan transnasional telah merugikan masyarakat, di antaranya perdagangan orang dan penipuan siber. Dalam pertemuan yang didampingi oleh Duta Besar Republik Indonesia Mayertas dan Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto tersebut, Yasonna ingin Indonesia dan Belanda meningkatkan kerja sama antar penegak hukum serta pengawasan perbatasan. “Pelaku kejahatan transnasional bisa memasang lowongan pekerjaan palsu di luar negeri, hingga akhirnya korban dipaksa tinggal dan tidak bisa pulang. Pemerintah Indonesia dan Belanda perlu meningkatkan kerja sama untuk melawan kejahatan-kejahatan ini,” tuturnya. Menkumham menuturkan, Indonesia sendiri sudah menciptakan sistem database untuk memantau mobilitas korban kejahatan transnasional yang berhasil dipulangkan, serta mengetatkan proses pemeriksaan keimigrasian. Selain itu kata dia, Indonesia juga sudah melakukan perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik, ekstradisi, dan kerja sama hukum dengan banyak negara untuk mengatasi kejahatan transnasional. Selanjutnya, kerja sama dengan Belanda ini akan semakin menguatkan level keamanan dan kemampuan pemerintah dalam melindungi masyarakatnya dari kejahatan. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda di bidang hukum yang tengah berjalan telah menunjukkan tren positif. Kedua negara rutin berdialog dalam forum INLU (Indonesia - the Netherlands Legal Update). Forum dialog tahunan ini melibatkan berbagai kalangan baik pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat sipil serta para pakar hukum dan akademisi, untuk bertukar pandangan, pengalaman dan praktik terbaik di bidang hukum. Menteri Yeşilgöz pun menyampaikan apresiasi kepada Menkumham Yasonna atas peningkatan kerja sama antara kedua negara. Ia menuturkan, Belanda akan terus mendukung Indonesia dalam memerangi kejahatan transnasional, upaya reformasi hukum, serta pemajuan HAM. Kerja Sama di Bidang Pemasyarakatan Dalam kunjungannya Menkumham ke Belanda, pihaknya juga membahas kerja sama di bidang pemasyarakatan bersama pimpinan Reclassering Nederland Johan Bac, dan perwakilan CILC (Centre for International Law Cooperation) Anne-Marie Bruist. Reclassering Nederland merupakan organisasi independen yang memberikan advis kepada hakim, jaksa, dan kepala penjara terkait tersangka dan terpidana yang menjalani masa percobaan. Sedangkan CILC didirikan pada 1985 oleh pemerintah Belanda untuk program kerja sama yudisial dengan Indonesia. Sejak tahun 2019 Indonesia beserta Reclassering dan CILC telah bekerja sama untuk memberikan kepada para pejabat dan petugas pemasyarakatan di banyak wilayah di Indonesia. Dalam pertemuan ini para ketiga pihak sepakat untuk melanjutkan kerja sama yang berfokus pada peningkatan kapasitas SDM dalam penerapan sanksi alternatif. “Indonesia dapat belajar dari Belanda dalam menangani tersangka dan terpidana, khususnya dalam penerapan sanksi alternatif dan kerja sosial,” ungkap Yasonna. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. KUHP ini mereformasi pendekatan sistem pemasyarakatan yang mengedepankan keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif. “Kerja sama dengan Belanda dapat membantu Indonesia menyusun peraturan pelaksanaan KUHP yang baru dalam menerapkan pidana alternatif, karena Belanda telah lebih dahulu menerapkan sistem pidana alternatif dan keadilan restoratif,” sebutnya. Dalam pertemuan bilateral ini, selain Sekjen Kemenkumham, Menkumham juga didampingi oleh Staf Khusus bidang Hubungan Luar Negeri, Direktur Izin Tinggal Imigrasi dan Direktur Pelayanan Komunikasi HAM. (Berkam)

Topik:

Kemenkumham Kejahatan Transnasional

Berita Sebelumnya

Hanya 20 Menit Dipenjara, Donald Trump Dibebaskan dengan Jaminan Rp3 Miliar

Berita Selanjutnya

Dua Pesawat Tempur Ukraina Tabrakan di Udara, 3 Pilot Tewas

Berita Terkait

Nasional
Polri Tanggapi Usulan Kemenkumham soal Penghapusan SKCK (Foto: Dok MI)

SKCK Dihapus? Polri Buka Suara soal Usulan Kemenkumham

25 Maret 2025 08:03 WIB

Politik
Bawaslu Raih Predikat AA Indeks Reformasi Hukum 2024

Bawaslu Raih Predikat Istimewa Reformasi Hukum 2024

2 Desember 2024 12:51 WIB

Hukum
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai saat perkenalan bersama Anggota Komisi XIII DPR RI (Foto: Dok MI/Charles Ulag)

Kemham akan Beri Penguatan Kebebasan Demokrasi dan HAM

18 November 2024 00:37 WIB