PBB Kecam Rencana Pemilu Rusia di Wilayah Ukrania

Dhanis Iswara
Dhanis Iswara
Diperbarui 16 Maret 2024 12:38 WIB
Otoritas Rusia mengadakan pemilu secara bersamaan di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson, 8-10 September 2023
Otoritas Rusia mengadakan pemilu secara bersamaan di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson, 8-10 September 2023

Jakarta, MI - Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian, Rosemary DiCarlo mengecam keras rencana Pemilu presiden Rusia di wilayah Ukraina yang berada di bawah kendali Moskow, pada Jumat (15/3/2024). 

"Prinsip penghormatan terhadap integritas teritorial dan independensi politik suatu negara merupakan landasan keamanan kolektif kita," kata Rosemary DiCarlo dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB yang membahas tentang Ukraina, seperti dilansir Anadolu, Sabtu (16/3/2024). 

"Setiap aneksasi wilayah suatu negara oleh negara lain akibat ancaman atau penggunaan kekerasan melanggar prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional," ujar DiCarlo.

Kata DiCarlo, Pemilu Rusia yang digelar pada 15-17 Maret sebagai hal yang tidak dapat diterima. DiCarlo menegaskan, bahwa Moskow harus menegakkan hukum Ukraina di wilayah pendudukan.

"Saat perang ini sudah memasuki tahun ketiga, perdamaian masih belum tercapai," ujarnya.

Rusia akan menggelar pemilu presiden pada 15-17 Maret, yakni pemilihan presiden pertama yang berlangsung selama tiga hari dalam sejarah negara itu, di mana Presiden Vladimir Putin akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kelima.

Perang antara Rusia-Ukraina, yang memasuki tahun ketiga pada akhir Februari, telah menewaskan sedikitnya 10.500 warga sipil dan melukai lebih dari 19.800 orang lainnya, menurut perhitungan PBB.