Hamas Setuju Gencatan Senjata, Israel Akhiri Operasi Perebutan Gaza

Jakarta, MI - Pemerintah Israel memutuskan menghentikan operasi militer di Jalur Gaza setelah Hamas menyatakan kesediaannya menerima proposal gencatan senjata yang diajukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Keputusan tersebut diambil usai para pemimpin politik Israel melakukan penilaian situasi pada Jumat (3/10/2025) malam serta berkonsultasi dengan pejabat Washington.

Mengutip laporan Army Radio Israel, Sabtu (4/10/2025), pimpinan politik negeri itu telah menginstruksikan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk menekan aktivitas militernya di Gaza hingga batas paling minimal.

“Pasukan hanya diperintahkan melakukan tindakan defensif di Jalur Gaza,” demikian bunyi perintah kepada IDF.

Instruksi tersebut menandai berakhirnya secara efektif operasi militer Israel untuk merebut Gaza, yang selama ini menjadi fokus utama mereka.

Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyampaikan bahwa pemerintah kini bersiap menjalankan tahap pertama rencana Trump yang mencakup pembebasan semua sandera Israel.

Larangan perebutan Gaza sendiri tercantum dalam poin ke-16 dari total 20 poin dalam proposal Trump.

"Israel tidak akan menduduki atau mencaplok Gaza. Seiring ISF membangun kendali dan stabilitas, (militer Israel) akan mundur berdasarkan standar, batas, dan kerangka waktu terkait demiliterisasi yang akan disepakati antara (militer Israel), ISF (Pasukan Stabilisasi Internasional), para penjamin, dan Amerika Serikat, dengan tujuan menciptakan Gaza yang aman dan tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel, Mesir, atau warganya," demikian isi proposal. 

Militer Israel diwajibkan menyerahkan secara bertahap wilayah Gaza yang didudukinya kepada ISF, sesuai dengan kesepakatan yang akan mereka buat dengan otoritas transisi.

Pada Jumat malam, Hamas secara resmi menyampaikan persetujuan atas beberapa poin utama dalam rencana perdamaian tersebut. Kelompok perlawanan itu menyatakan siap membebaskan seluruh sandera Israel, baik yang masih hidup maupun yang telah tewas, serta menyerahkan kendali pemerintahan Gaza kepada badan teknokratis Palestina yang independen.

Dalam pernyataan di kanal Telegram, Hamas menekankan bahwa masa depan Gaza serta hak-hak rakyat Palestina harus ditentukan melalui persatuan nasional dan berlandaskan hukum serta resolusi internasional yang berlaku.

Seorang pejabat Palestina mengatakan kepada Anadolu bahwa Hamas telah meminta klarifikasi atas sejumlah klausul dalam proposal Trump. Meski demikian, sikap tersebut dinilai sebagai titik balik penting yang membuka jalan menuju gencatan senjata bersejarah di Gaza.