Kemlu RI Tegaskan Pembahasan Board of Peace Ditangguhkan

Jakarta, MI - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia menyatakan pembahasan mengenai Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) ditangguhkan sementara di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, mengatakan dalam sepekan terakhir tidak ada lagi pembahasan terkait BoP. Saat ini, prioritas diplomasi pemerintah difokuskan pada upaya memastikan keselamatan serta perlindungan WNI yang berada di wilayah terdampak konflik.

"Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menlu juga beberapa hari yang lalu bahwa segala pembahasan tentang BoP saat ini ditangguhkan atau istilahnya on hold," ujarnya dalam press briefing Kemlu di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Selain memastikan keselamatan dan keamanan WNI di Timur Tengah, Kemlu juga tengah fokus menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi dampak eskalasi tersebut.

Dia juga mendengar desakan sejumlah organisasi masyarakat meminta Indonesia keluar dari BoP menyusul serangan bersama Amerika Serikat dan Israel ke Iran.

Menanggapi hal tersebut, Yvonne menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam BoP atau organisasi internasional lain berdasarkan konstitusi dan kepentingan nasional.

"Saya tekankan sekali lagi bahwa setiap keputusan mengenai keikutsertaan Indonesia dalam mekanisme internasional apapun akan didasarkan pada prinsip politik luar negeri Indonesia dan yang terpenting adalah kepentingan nasional kita," jelasnya.

Yvonne menambahkan, hal penting yang juga perlu digarisbawahi adalah partisipasi Indonesia untuk berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas di Palestina.

"Partisipasi kita di BoP tetap konsisten untuk mendukung stabilisasi dan rekonstruksi di Palestina," kata dia.

"Jadi, setiap keputusan mengenai partisipasi Indonesia akan diambil melalui pertimbangan komprehensif dari semua faktor tersebut," sambungnya.

Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah mendesak pemerintah Indonesia untuk keluar dari BOP usai AS dan Israel melancarkan serangan ke Iran.

AS diketahui merupakan inisiator sekaligus ketua Dewan Perdamaian, sementara Israel adalah salah satu anggotanya.

Saat mengumumkan pembentukan BoP, Presiden AS Donald Trump sempat menyatakan bahwa dewan itu dibentuk untuk mendorong terciptanya perdamaian jangka panjang di Timur Tengah. Namun, peristiwa pekan lalu menggambarkan situasi sebaliknya.

Desakan agar Indonesia menarik diri dari BoP juga datang dari kalangan masyarakat sipil. Lebih dari 60 tokoh dan sekitar 70 organisasi masyarakat sipil diketahui telah menandatangani petisi yang meminta pemerintah menarik partisipasi Indonesia dalam forum tersebut, karena tindakan AS dan Israel melanggar hukum internasional serta merusak perdamaian dunia.

Serangan AS dan Israel ke Iran terjadi pada 28 Februari lalu. Serangan tersebut memicu eskalasi konflik yang menelan sejumlah korban dari pihak Iran, termasuk pejabat tinggi negara.

Iran kemudian melancarkan serangan balasan ke Israel dan aset militer AS di Timur Tengah. Intensitas serangan balasan itu meningkat setelah Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan meninggal dunia.

Sejumlah pejabat Iran menegaskan bahwa serangan balasan yang mereka lakukan tidak ditujukan kepada negara-negara Arab, melainkan menyasar pangkalan militer AS yang berada di wilayah tersebut dan digunakan untuk melancarkan serangan ke Iran.