Taipei, MI— Taiwan mulai memamerkan teknologi militer terbaru berupa “robot anjing” bersenjata yang disiapkan untuk patroli pantai, pengintaian, hingga operasi tempur berisiko tinggi di tengah meningkatnya ketegangan dengan China.
Robot tempur itu diperkenalkan oleh National Chung-Shan Institute of Science and Technology (NCSIST) dalam sebuah demonstrasi di Taipei.
Dalam demonstrasi tersebut, tiga robot berkaki empat diperlihatkan mampu berjalan, berjongkok, hingga melintasi medan tidak rata sambil membawa sistem persenjataan dan perangkat pengintaian.
Teknologi itu disebut berbasis platform Vision 60 milik Ghost Robotics. Taiwan mengembangkan beberapa varian, mulai dari robot pengintai, robot tempur, hingga model yang dilengkapi sensor LiDAR untuk navigasi dan pelacakan target.
Robot tersebut memiliki bobot sekitar 52 kilogram dengan kecepatan maksimum mencapai 2,5 meter per detik. Mesin itu dirancang mampu beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca untuk patroli perimeter, pengawasan maritim, dan operasi keamanan pangkalan militer.
Wakil Direktur Divisi Penelitian Rudal dan Roket NCSIST, Jen Kuo-Kuang, mengatakan pihaknya telah menjalin komunikasi awal dengan militer Taiwan terkait penggunaan robot tersebut.
Menurutnya, militer Taiwan melihat kebutuhan mendesak terhadap teknologi robotik untuk memperkuat pengawasan pantai dan keamanan wilayah strategis.
Langkah Taiwan memperkuat teknologi pertahanan terjadi di tengah memanasnya hubungan dengan China. Pemerintah Taipei baru-baru ini juga menyetujui anggaran pertahanan khusus senilai sekitar USD280 juta untuk pembelian senjata dari Amerika Serikat.
Presiden China, Xi Jinping, sebelumnya berulang kali menegaskan Beijing tidak akan menutup kemungkinan menggunakan kekuatan untuk merebut kembali Taiwan jika dianggap ada provokasi.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menyebut pengiriman senjata ke Taiwan sebagai “alat tawar-menawar yang sangat baik” dalam hubungan Washington dengan Beijing.
China sendiri terus mengecam kerja sama militer antara Taiwan dan Amerika Serikat yang dinilai sebagai bentuk campur tangan terhadap urusan internal Beijing.**
