Bolivia, MI – Krisis politik dan ekonomi yang mengguncang Bolivia memasuki babak baru. Setelah diguncang demonstrasi anti-pemerintah selama hampir dua bulan, Presiden Rodrigo Paz akhirnya menetapkan status darurat nasional dan membuka jalan bagi pengerahan militer untuk membubarkan blokade yang melumpuhkan negara.
Keputusan itu diumumkan Sabtu (20/6/2026) setelah gelombang protes yang berlangsung selama 50 hari menyebabkan terganggunya distribusi pangan, bahan bakar, hingga pasokan medis di berbagai wilayah Bolivia.
Aksi demonstrasi yang didukung serikat pekerja, kelompok petani, dan pendukung mantan Presiden Evo Morales awalnya dipicu oleh melonjaknya biaya hidup dan memburuknya kondisi ekonomi. Namun seiring waktu, tuntutan berkembang menjadi desakan politik agar Presiden Rodrigo Paz mengundurkan diri dari jabatannya.
Blokade jalan yang dilakukan para demonstran membuat aktivitas ekonomi nyaris lumpuh. Jalur distribusi logistik terputus, sejumlah daerah mengalami kelangkaan kebutuhan pokok, dan pelayanan publik terganggu akibat akses transportasi yang terhambat.
"Saya telah mengatur penerapan Keadaan Darurat untuk membebaskan jalan-jalan di negara ini," kata Paz dalam pidato kenegaraan yang disiarkan secara nasional.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa lagi membiarkan masyarakat menjadi korban dari aksi blokade yang berkepanjangan.
"Rakyat Bolivia tidak dapat terus menjadi sandera blokade yang menghalangi mereka bekerja, belajar, mendapatkan perawatan medis, memenuhi kebutuhan mereka, dan membawa penghidupan ke rumah mereka," tegasnya.
Dengan status darurat tersebut, aparat keamanan memperoleh kewenangan lebih besar untuk memulihkan ketertiban. Pemerintah juga memberi ruang bagi militer dan kepolisian untuk terlibat langsung dalam pembukaan akses jalan yang selama ini dikuasai para demonstran.
Paz menuduh kelompok-kelompok tertentu sengaja menggunakan kekerasan dan tekanan massa untuk melumpuhkan negara.
Menurutnya, langkah darurat ini diperlukan untuk mengembalikan stabilitas nasional dan mencegah Bolivia terjerumus ke dalam krisis yang lebih dalam.
Keputusan tersebut sekaligus menandai perubahan sikap pemerintah. Sebelumnya, Paz berulang kali menegaskan bahwa dialog adalah solusi utama dan status darurat hanya akan digunakan sebagai pilihan terakhir apabila seluruh upaya negosiasi menemui jalan buntu.
Sebulan lalu, pemerintah bahkan telah mengesahkan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada militer untuk ikut menangani konflik internal. Kebijakan itu sempat menuai kritik dari kelompok oposisi dan organisasi hak asasi manusia yang khawatir terhadap potensi penggunaan kekuatan berlebihan terhadap demonstran.
Kini, dengan status darurat resmi diberlakukan, Bolivia menghadapi persimpangan penting. Di satu sisi pemerintah berupaya memulihkan aktivitas ekonomi dan membuka blokade jalan, namun di sisi lain langkah pengerahan militer berpotensi memicu ketegangan baru dengan kelompok oposisi yang terus menuntut perubahan politik.
Setelah 50 hari dilanda demonstrasi dan kekacauan distribusi logistik, Bolivia kini memasuki fase paling menentukan dalam krisis yang telah mengguncang stabilitas negara Amerika Latin tersebut.**
