Amsterdam, MI– Pemerintah Belanda akhirnya mengakui salah satu luka sejarah yang telah membekas selama puluhan tahun. Perdana Menteri Belanda, Rob Jetten, secara resmi menyampaikan permintaan maaf kepada komunitas Maluku atas perlakuan yang mereka alami setelah Indonesia merdeka.
Permintaan maaf itu disampaikan langsung di hadapan ratusan perwakilan keluarga Maluku dalam peresmian Monumen Ulu Kora di Rotterdam, sebuah monumen yang dibangun untuk mengenang perjalanan dan sejarah warga Maluku yang dipindahkan ke Belanda pada awal 1950-an.
Dalam pidatonya, Jetten mengakui negara telah gagal memenuhi janji dan tanggung jawab kepada ribuan warga Maluku yang sebelumnya bertugas mendukung militer kolonial Belanda pada masa perang kemerdekaan Indonesia.
“Atas penerimaan dan penyediaan tempat tinggal yang tidak memadai, karena diabaikan dan ditelantarkan, serta atas penderitaan yang dialami begitu banyak keluarga, saya menyampaikan permintaan maaf atas nama Pemerintah Belanda,” ujar Jetten.
Sejarah mencatat, setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada 1949, sekitar 12.500 warga Maluku dipindahkan ke Belanda melalui program pemerintah. Saat itu mereka dijanjikan hanya tinggal sementara sebelum dipulangkan ketika situasi politik dianggap aman.
Namun janji tersebut tidak pernah terwujud.
Ribuan warga Maluku akhirnya menetap di Belanda dalam kondisi yang jauh dari layak. Banyak yang kehilangan pekerjaan, kesulitan berintegrasi dengan masyarakat setempat, bahkan ditempatkan di bekas kamp yang pernah digunakan pada masa pendudukan Nazi.
Kekecewaan yang menumpuk selama bertahun-tahun memicu ketegangan sosial. Pada dekade 1970-an, sebagian generasi kedua komunitas Maluku melakukan berbagai aksi protes keras karena merasa dikhianati oleh pemerintah Belanda yang dinilai mengabaikan nasib mereka.
Monumen Ulu Kora yang diresmikan Jetten berdiri di Lloydkade, Rotterdam, lokasi bersejarah tempat kapal-kapal pertama yang membawa warga Maluku tiba di Belanda. Bagi banyak keluarga, monumen tersebut menjadi simbol perjalanan panjang, pengorbanan, dan kerinduan terhadap tanah kelahiran yang tak pernah terwujud.
Meski menyampaikan permintaan maaf resmi, Jetten mengakui bahwa langkah tersebut tidak akan mampu menghapus seluruh luka sejarah yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.
"Saya menyadari ketidakadilan ini tidak bisa dihapus hanya dengan beberapa kalimat. Sejarah tidak bisa diubah. Namun saya berharap permintaan maaf ini menjadi bentuk pengakuan dan keadilan historis bagi komunitas Maluku," katanya.**
