Teheran, MI– Pemerintah Iran meningkatkan tekanan terhadap Amerika Serikat dan Israel dengan mendorong proses hukum atas dugaan kejahatan perang yang menurut Teheran terjadi selama konflik bersenjata pada Juni 2025 dan Maret 2026.
Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, meminta lembaga peradilan negaranya mengusut dan mengejar pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab, termasuk para pemimpin kedua negara tersebut.
Dalam pesan yang disampaikan pada peringatan Pekan Peradilan Nasional Iran, Minggu (28/6/2026), Mojtaba menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh berhenti pada penyelidikan semata, tetapi harus berujung pada penangkapan dan pertanggungjawaban para pihak yang dinilai terlibat.
"Para pelaku kejahatan ini harus ditangkap dan dimintai pertanggungjawaban," tegas Mojtaba Khamenei.
Menurutnya, perkara tersebut merupakan salah satu dari banyak kasus yang harus diperjuangkan, baik melalui mekanisme hukum nasional maupun forum hukum internasional. Ia meminta aparat penegak hukum Iran mengawal proses tersebut hingga putusan berkekuatan hukum dapat dijalankan.
Mojtaba menyatakan, dugaan pelanggaran yang menjadi dasar tuntutan mencakup serangan terhadap warga sipil, termasuk anak-anak di wilayah Minab dan Lamerd, serangan terhadap fasilitas kesehatan dan layanan publik, serta berbagai kerugian fisik, psikologis, material, dan spiritual yang dialami masyarakat Iran.
Ia juga berpendapat bahwa sejumlah pernyataan pejabat Amerika Serikat dan Israel yang, menurutnya, mengakui atau membanggakan operasi militer terhadap Iran dapat dijadikan bagian dari alat bukti dalam proses hukum.
Menurut Mojtaba, pernyataan-pernyataan tersebut dapat memperkuat upaya Iran untuk menuntut pertanggungjawaban hukum sekaligus memulihkan hak-hak rakyat yang disebutnya telah dirugikan akibat konflik.
Selain menyoroti dugaan kejahatan perang, Mojtaba mengingatkan lembaga peradilan Iran agar tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai penjaga supremasi hukum. Ia menekankan pentingnya perlindungan hak-hak warga negara, pemberantasan korupsi, penegakan keadilan, serta menjaga independensi lembaga peradilan dari pengaruh politik maupun kepentingan pribadi.
Ia juga menyerukan reformasi internal di tubuh lembaga peradilan agar mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat efektivitas institusi negara dalam menegakkan hukum.
Di akhir pesannya, Mojtaba kembali menegaskan bahwa seluruh pihak yang dinilai bertanggung jawab atas dugaan kejahatan terhadap Iran dan para pemimpinnya harus diidentifikasi, dibawa ke proses hukum, serta dijatuhi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.**
