Jakarta, MI– Pemerintah mulai menyiapkan langkah antisipasi untuk melindungi warga negara Indonesia (WNI), khususnya para pekerja migran Indonesia (PMI), menyusul meningkatnya eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di kawasan Timur Tengah.
Salah satu langkah yang dipersiapkan adalah skema evakuasi apabila situasi keamanan memburuk.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan situasi dan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) serta seluruh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara-negara kawasan Timur Tengah.
Menurutnya, setiap langkah penanganan harus dilakukan secara terukur dan mengikuti mekanisme diplomatik yang berlaku karena menyangkut keselamatan WNI di luar negeri.
"Semua langkah dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI agar penanganannya sesuai prosedur serta ketentuan diplomatik yang berlaku," kata Mukhtarudin usai rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Selain Iran, pemerintah juga mencermati perkembangan keamanan di sejumlah negara lain di kawasan Timur Tengah yang berpotensi terdampak konflik. KBRI di berbagai negara telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh WNI agar meningkatkan kewaspadaan dan terus mengikuti perkembangan situasi.
Mukhtarudin mencontohkan KBRI Abu Dhabi telah meminta seluruh WNI untuk tetap siaga dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kondisi darurat.
"Khususnya yang di Abu Dhabi dan sekitarnya sudah diberikan semacam pengumuman dari KBRI agar melakukan kewaspadaan dan menjaga segala kemungkinan," ujarnya.
Pemerintah, lanjut Mukhtarudin, telah menyiapkan sejumlah skenario apabila eskalasi konflik semakin meningkat. Opsi yang disiapkan meliputi evakuasi massal, penanganan khusus, hingga langkah-langkah darurat untuk memastikan keselamatan para WNI, terutama pekerja migran Indonesia yang berada di kawasan tersebut.
Langkah antisipatif itu disiapkan sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terburuk apabila konflik meluas.
Dalam beberapa hari terakhir, situasi keamanan di Timur Tengah kembali memanas setelah ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat akibat perselisihan terkait Selat Hormuz. Konflik tersebut memicu aksi saling serang yang melibatkan fasilitas militer dan sejumlah wilayah strategis, sehingga meningkatkan kekhawatiran terhadap keselamatan warga sipil, termasuk WNI yang berada di kawasan itu.
Pemerintah menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi secara intensif dan memastikan setiap langkah perlindungan terhadap WNI dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan sesuai prosedur internasional.**
