KUHP Kolonial Sudah Tak Sesuai Keadaan Masyarakat, Azmi Syahputra: Segera Sahkan RKUHP

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 25 November 2022 21:00 WIB
Jakarta, MI - Naskah RKUHP yang sudah direkomendasi komisi III DPR RI untuk di bawa ke sidang rapat pembahasan tingkat II paripurna saat rapat kerja Komisi III DPR RI dan Kemenkumham yang mewakili pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11/2022). Untuk itu, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Azmi Syahputra, menegaskan seluruh elemen masyarakat harus fokus mengawal dan mendorong disahkan kitab hukum pidana nasional guna menggantikan KUHP Kolonial yang dirasa sudah tidak sesuai dengan keadaan kehidupan masyarakat kekinian. "Karena aturan ini buatan pikir manusia tentunya tidak ada Undang undang yang sempurna karenanya apabila dialektika atas RKUHP ini terus berlanjut, tidak akan selesai -selesai. Akan jadi tarik menarik, berdampak tertundanya kembali pengesahan RKUHP nasional yang sudah menjadi urgensi bagi bangsa Indonesia," jelas Azmi saat berbincang dengan Monitor Indonesia, Jum'at (25/11) malam. Ini saatnya, lanjut Azmi, merindukan terwujudnya KUHP Nasional yang tentunya lebih mengedepankan perpaduan keseimbangan, yang bermuatan kewajiban, hak, tanggung jawab, moral dan hukum berjiwa bangsa. "Jadi pastinya akan ada hal- hal yang tentunya belum sempurna dan belum dapat memenuhi semua harapan namun setidaknya rancangan ini telah dikoreksi dengan mendengarkan aspirasi elemen masyarakat dan tentunya rancangan ini diharapkan lebih mendekati pada kehendak mayoritas kepentingan nasional," ungkapnya. Bila dalam praktiknya ada penyimpangan maupun kerugian bagi masyarakat, tambah Azmi, tentunya masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya termasuk undang- undang ini dapat diuji kembali secara terbuka dengan mekanisme yang ditentukan undang undang. Diketahui, mayoritas fraksi di DPR RI, menyetujui RKUHP pada pengesahan tahap I RKUHP. Tahap selanjutnya, Komisi III DPR bakal melaporkan capaian itu pada pimpinan DPR untuk melanjutkan pengesahan RKUHP di rapat paripurna.  

Topik:

RKUHP azmi syahputra KUHP

Berita Sebelumnya

Ruangan Baintelkam Polri Terbakar, Pakar Hukum: Kelalaian atau Ada Sesuatu yang Ingin Dimusnahkan?

Berita Selanjutnya

Meski Membantah dengan Menyebut Nama Allah, Kabareskrim Tetap Didesak Diperiksa Kasus Tambang Ilegal 

Berita Terkait

Hukum
Peradi Cabang Sukadana Bekerjasama dengan Universitas Islam Metro Lampung (Foto: Dok MI)

Legal Opinion: Dari Pendapat Hukum Menuju Pilar Kebenaran dan Keadilan

3 Oktober 2025 22:18 WIB

Hukum
Azmi Syahputra Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti (Usakti) (Foto: Dok MI/Pribadi)

80 Tahun RI Merdeka: Penegakan Hukum Masih Pincang

17 Agustus 2025 21:36 WIB

Hukum
Dosen hukum pidana Universitas Trisakti (Usakti) Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Pribadi)

Azmi soal OTT Inhutani V: Instrumen Shock Therapy Memutus Rantai Praktik Kotor selama Ini Tertutup Rapat

15 Agustus 2025 00:15 WIB

Hukum
Azmi Syahputra, Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti (Usakti) (Foto: Dok MI/Pribadi)

Azmi Syahputra: Pemanggilan Abraham Samad oleh Polisi Sinyal Alarm Berbahaya?

13 Agustus 2025 20:41 WIB

Hukum
Azmi Syahputra bersama peserta Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Kampus Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, Jumat (25/7/2025) (Foto: Dok MI/Aswan)

Azmi Syahputra: Pembaharuan KUHAP Memperkuat Peran dan Wewenang Advokat

25 Juli 2025 23:37 WIB

Politik
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman (Foto: Ist)

Komisi III DPR Mulai Raker Bahas RKUHP Bulan Depan

26 Juni 2025 16:44 WIB