Komisi VI DPR Siap Dalami Dugaan Kejanggalan Akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP

Syamsul

Diperbarui 5 Desember 2022 19:06 WIB

Komisi VI DPR Siap Dalami Dugaan Kejanggalan Akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP

Jakarta, MI- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohammad Hekal menyatakan siap mendalami kasus di balik akuisisi saham PT Jembatan Nusantara (JN) yang dilakukan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Hekal tidak menampik langkah ASDP yang membeli 100 persen saham perusahaan pesaingnya itu patut diduga banyak kejanggalan. PT ASDP membeli PT Jembatan Nusantara pada Februari 2022 lalu. Tak tanggung-tanggung, pembelian tersebut mencapai Rp 1,3 triliun. Dengan pembelian ini, ASDP menguasai 100 persen saham PT Jembatan Nusantara berikut 53 kapal yang mereka kelola. Sehingga setelah akuisisi ini, jumlah kapal feri ASDP menjadi 219 unit. "Kami akan coba dalami (kejanggalan) ini. Kami akan jadwalkan (pemanggilan ASDP) untuk mendalami," kata Hekal kepada wartawan di Jakarta, Senin, (5/12/2022). Diketahui, akuisisi ini melahirkan banyak kecurigaan. Pasalanya terdapat dugaan kejanggalan di dalamnya. Di antara dugaan kejanggalan itu adalah banyaknya kapal PT JN yang tidak layak. Dari 53 kapal, hampir semuanya berusia di atas 20 tahun. Bahkan ada 30 kapal yang tak bisa berlayar karena rusak atau izin trayeknya kedaluwarsa. Oleh karenanya, harga pembelian ASDP diduga kemahalan. Ini belum lagi setelah akuisisi, ASDP juga harus menanggung utang PT Jembatan Nusantara sebesar Rp 116,2 miliar yang bakal jatuh tempo pada Desember tahun ini. Beban ini belum termasuk utang Rp 83 miliar yang harus dibayarkan dari hasil pembelian saham perusahaan itu. Menurut Hekal, ASDP sebenarnya pernah menyampaikan rencana pembelian PT Jembatan Nusantara ini ke Komisi VI DPR. Hanya saja ia menyayangkan karena ASDP tidak detil mejelaskan pembelian tersebut, termasuk adanya kapal-kapal yang tidak layak pakai yang dibeli dari PT JN. "Ini pernah dipaparkan secara rencana korporasi tapi tidak detail. Saat itu ASDP secara garis besar hanya bicara tentang menambah market share," jelasnya. Sehingga ia tidak menyangka di kemudian hari dapat terbongkar adanya kejanggalan di balik pembelian ini. Oleh karenanya, Komisi VI akan memanggil PT ASDP untuk menjelaskan soal prmbelian saham PT JN yang penuh masalah tersebut. "Kita coba (panggil) dalam masa sidang ini," tegasnya. Sebelumnya Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS), Marwan Batubara juga mengkritik pembelian tersebut. Marwan mengungkapkan banyaknya permainan dalam pembelian saham perusahaan swasta oleh BUMN. Terutama dalam pengaturan harga. "Kalau aset BUMN dijual dibeli swasta, dibeli murah. Kalau nanti yang beli BUMN, yang jual swasta, maka dijual mahal. Itu biasa. Itu mark up. Jadi sudah ada di situ itu intinya," jelasnya. Oleh karenanya, Marwan meminta agar saat ini pihak-pihak berwenang, mulai dari penegak hukum maupun DPR agar membongkar pembelian saham PT Jembatan Nusantara oleh ASDP tersebut. "Sekarang kalau ada yang tanya apakah kemahalan, maka kita minta supaya ada semacam audit dulu, ada investigasi tentang harga. Kemudian ada pengungkapan info atau transparansi prosesnya seperti apa. Jangan tiba-tiba membeli seolah-olah ini menguntungkan BUMN. Padahal merugikan. Di situ yang kita khawatirkan kan ada kongkalikong," kata Marwan. "Kita tahu misalnya ada sistem di BUMN, tapi ketika sudah ada intervensi, maka seringkali semua itu tidak berjalan dengan baik. Oleh karenanya di sini harus ada pihak yang berani membongkar misalnya DPR, penegak hukum juga bisa," tegasnya.

Topik:

asdp

Komisi VI DPR Siap Dalami Dugaan Kejanggalan Akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP

Berita Sebelumnya

Seluruh Eksepsi Nikita Mirzani Ditolak Hakim!

Berita Selanjutnya

Kapolri Ungkap Status Hukum Ismail Bolong Pengepul Batu Bara Ilegal yang Menyeret Nama Kabareskrim

Berita Terkait

Menyoal Tuntuntan 8,5 Tahun Penjara terhadap Bekas Dirut ASDP Ira Puspadewi di Korupsi Rp 1,25 T

KPK Usut Dugaan Keterlibatan Direktur PT Mahkota Pratama Cynthia Kurniawan di Korupsi ASDP

Dugaan Gratifikasi! Siapa Pejabat Kementerian BUMN 2018 yang Terima Upeti Emas dari ASDP?

Parah! Erick Pecat Komut ASDP Usai Laporkan Potensi Kerugian Akuisisi PT Jembatan Nusantara

Eks Dirut ASDP Cs segera Diadili

Kejar Aliran Dana Bos Jembatan Nusantara, KPK Periksa Franky Halim dan Stanley Yonata

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K