Rocky Gerung Dipolisikan Nih! Hina Presiden Dihukum Apa?

Jakarta, MI - Pengamat politik Rocky Gerung dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dengan pernyataannya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pelapornya adalah Relawan Indonesia Bersatu. Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/4459/VII/2023/SPKT POLDA METRO JAYA tanggal 31 Juli 2023. Sementara itu, laporan yang Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ditolak karena harus ada klarifikasi dari Presiden Jokowi sebagai orang yang merasa dirugikan. Lantas apa hukuman hina Presiden berdasarkan KUHP? Dalam Undang-Undang (UU) yang memuat tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara jelas dan gamblang memberi ancaman bagi siapa saja yang menyerang kehormatan Presiden atau Wakil Presiden. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ancaman pidana terhadap orang yang menghina presiden dan/atau wakil presiden. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 218 KUHP. Pelaku diancam dengan hukuman tiga tahun penjara. Sementara itu, kategori denda diatur dalam pasal 79 KUHP. Denda kategori IV setara dengan Rp200 juta. "Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan/atau wakil presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV," demikian bunyi Pasal 218 ayat (1) seperti diktuip Monitorindonesia.com, Selasa (1/8). Bagian penjelasan pasal tersebut menyebut menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista atau memfitnah. Pada Ayat (2) pasal itu memberi pengecualian. Perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri tidak termasuk kategori penyerangan kehormatan atau harkat martabat. "Yang dimaksud dengan dilakukan untuk kepentingan umum adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa, kritik, atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan presiden dan/atau wakil presiden," bunyi penjelasan pasal 218 ayat (2). Bagian tersebut menjelaskan dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan presiden dan/atau wakil presiden. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang KUHP juga mengatur ancaman pidana bagi penghina lembaga negara seperti DPR hingga Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 240 ayat (1) disebutkan setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Dalam pasal 79 KUHP, denda kategori II setara dengan Rp10 juta. "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV," bunyi Pasal 240 ayat (2). Kemudian, ayat 3 menyebut pidana dalam pasal tersebut bisa dilakukan jika ada aduan dari pihak yang dihina. Pasal 241 dijelaskan pidana bisa diperberat hingga tiga tahun jika penghinaan dilakukan lewat media sosial. "Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV," bunyi Pasal 241 ayat (1). Sementara, yang dimaksud dengan lembaga negara dalam KUHP yaitu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Bagian penjelasan pasal tersebut menyatakan menghina berbeda dengan kritik yang merupakan hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa atau menyampaikan pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah atau lembaga negara. KUHP baru telah ditandatangani Presiden Jokowi dan telah diundangkan pada 2 Januari 2023. Undang-undang ini akan berlaku tiga tahun kemudian, tepatnya 2 Januari 2026. (Wan)