KPK Kembali Tahan Pengacara Lukas Enembe

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 14 Agustus 2023 18:57 WIB
Jakarta, MI - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan terhadap pengacara mantan Gubernur Papua Lukas Enembe (LE), Stefanus Roy Rening (SRR) yang merupakan tersangka dalam kasus dugaan menghalangi dan melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyatakan, SRR masih dilakukan penahanan oleh tim penyidik untuk 30 hari ke depan. “(Ditahan) sampai dengan 5 September 2023 di Rutan KPK pada Rutan Puspomal Kelapa Gading Jakarta Utara,” ujar Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (14/8). Ali mengangkan, perpanjangan masa penahanan tersangka SRR dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat. “Penahanan tersebut diperlukan karena masih adanya penjadwalan pemanggilan berbagai pihak sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara penyidikan tersangka dimaksud,” ujarnya. Sebelumnya, KPK telah menahan pengacara Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe (LE), Stefanus Roy Rening (SRR). SRR ditahan untuk 20 hari pertama, mulai 9 hingga 28 Mei 2023 di Cabang Rutan KPK pada Markas Komando Puspomal, Jakarta Utara. SRR ditahan sebagai tersangka dugaan dengan sengaja menghalangi dan melakukan perintangan penyidikan. #KPK

Topik:

KPK Lukas Enembe

Berita Sebelumnya

Densus 88 Tangkap Karyawan KAI Terduga Teroris di Bekasi

Berita Selanjutnya

Penampakan Senpi Rakitan yang Disita Densus 88 Saat Geledah Rumah Pegawai BUMN

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI/Antara)

KPK Kejar Aliran Dana Lewat Koordinator Bindang Uji Kelayakan dan Pengesahan RPTKA Rizky Junianto

58 menit yang lalu

Hukum
Anggota DPR dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) Rajiv (Foto: Dok MI/Antara)

Anggota DPR Rajiv Dipanggil KPK, Saksi Korupsi CSR BI

1 jam yang lalu

Nasional
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (Foto: Istimewa)

Bahlil Respons Temuan KPK Terkait Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika: Proses Hukum Saja

2 jam yang lalu

Ekonomi
Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) (Foto: Dok MI)

Kereta Cepat Whoosh Terbukti Merugikan Keuangan Negara: KPK Wajib Bertindak

2 jam yang lalu

Nasional
Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), Joko Widodo (tengah) dan Budi Karya Sumadi (kanan) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Siapa "Busuk", Pengurus Proyek atau Whooshnya?

3 jam yang lalu

Hukum
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Foto: Dok MI/Net/Istimewa)

KPK Kasih Paham Bahlil soal Tambang Ilegal Dekat Mandalika

3 jam yang lalu