KPK Soal Pemeriksaan Anies Baswedan dan Cak Imin Terkait Dugaan Korupsi

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 20 September 2023 13:30 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam urusan politik dan tetap berfokus pada tugas-tugas penegakan hukum. Hal ini terkait dengan pemanggilan sejumlah tokoh politik yang disebut-sebut akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. "Untuk diketahui, KPK beroperasi di ranah penegakan hukum, bukan dalam ranah politik. Oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan oleh KPK adalah dalam konteks penegakan hukum," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (18/9) kemarin. Diketahui, pada tanggal 8 September 2022 lalu, KPK meminta keterangan dari Anies Baswedan terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E. Ketika itu, Anies diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sementara itu, pada tanggal 7 September 2023, KPK memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), sebagai saksi dalam dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada tahun 2012. [caption id="attachment_564383" align="alignnone" width="701"] Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin usai diperiksa KPK, Kamis (7/9) (Foto: MI/Aswan)[/caption] Anies mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2022, sementara Muhaimin saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Saati ini, Anies dan Cak Imin menjadi calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dari Koalisi Perubahan, yang didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Asep mengatakan, KPK tetap profesional bekerja dalam ranah penegakan hukum ketika memanggil seorang tokoh politik, termasuk mereka yang diperkirakan akan terlibat dalam kontestasi suksesi kepemimpinan. [caption id="attachment_567059" align="alignnone" width="701"] Anies Baswedan usai diperiksa KPK (Foto: MI/Aswan)[/caption] "Ketika ada person-person (individu) yang saat ini sedang ikut kontestasi atau person-person di dunia politik saat ini kita minta sebagai saksi itu tentu itu dalam kapasitasnya dalam penegakan hkum. Kami sama tidak sekali juga terkait dengan masalah politik," ujar Asep. Menurut Asep, KPK tidak bisa melarang masyarakat menafsirkan pemeriksaan terhadap tokoh-tokoh politik yang dilakukan menjelang masa pendaftaran capres-cawapres. Akan tetapi, Asep menyatakan KPK tetap pada jalur sebagai penegak hukum dan tidak terpengaruh dengan anggapan yang menilai lembaga antirasuah itu ikut bermain politik. "Memang kemudian misalkan ditafsirkan macam-macam itu silakan saja. Tapi yakinlah kami bekerja pada area kami yaitu area penegakan hukum," pungkas Asep. (An)

Topik:

KPK Anies Baswedan Cak Imin formula E Korupsi Kemnaker

Berita Sebelumnya

KPK Panggil Karo Humas MA Terkait Kasus Suap Hasbi Hasan

Berita Selanjutnya

Wulan Guritno Dicecar 42 Pertanyaan Terkait Promosi Judi Online

Berita Terkait

Hukum
Tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA), Menas Erwin Djohansyah (kanan) berjalan menuju ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/10/2025). Mantan Direktur PT Wahana Adyawarna itu menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka usai ditahan KPK terkait kasus dugaan suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) pada Kamis (25/9/2025)

Dirut Wahana Adyawarna Menas Erwin Diduga Beli Rumah Faryd Pakai Uang Korupsi

3 jam yang lalu

Hukum
Atase Tenaga Kerja Perwakilan RI di Kuala Lumpur, Malaysia, Harry Ayusman (Foto: Dok BBPKK)

Atase Tenaga Kerja Perwakilan RI di Malaysia Harry Ayusman Diduga Tahu Aliran Dana Pemerasan RPTKA

6 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI/Istimewa)

KPK Panggil Ulang Anak Menas Erwin, Valentino Matthew

10 jam yang lalu

Ragam
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

Dirut PT Karya Alriz Utama Zaldi Yendri Bantah Dipanggil KPK soal Kasus DJKA

13 jam yang lalu

Hukum
PT Dwitunggal Bangun Persada di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat (Foto: Dok MI/Ist)

PT Dwitunggal Bangun Persada Pemenang Tender Perabot Rujab DPR, Direkturnya Dicegah ke Luar Negeri!

21 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Periksa Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada Juanda Hasurungan terkait Korupsi Rujab DPR

21 jam yang lalu