Kasus Kepemilikan Senpi Syahrul Yasin Limpo Jangan Sampai Macet

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 13 Oktober 2023 15:28 WIB
Jakarta, MI - Kasus kasus kepemilikan senjata api (Senpi) harus diproses hukum tersendiri, meski mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dugaan pemerasan terhadap politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu terkait dengan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). "Bila tidak diproses justru akan kontraproduktif dengan upaya membangun citra Polri yang profesional, bahkan bisa saja kemudian memunculkan asumsi sedang ikut melakukan politik penegakan hukum,” ujar Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto, kepada wartawan, Jum'at (13/10). Menurutnya, hal terkait kepemilikan senjata api diatur sangat ketat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengatur tentang senjata. Oleh karenanya, ketika ada temuan di lapangan, maka penting untuk dipastikan siapa pemilik senpi dimaksud, apakah senpi tersebut ilegal dan perlu penjelasan terkait peruntukannya sehingga berada di rumah dinas seorang menteri. “Jadi, ada yang diutamakan dan ada yang ditunda. Bila tak diproses dan lebih mempercepat kasus pemerasan oknum KPK, bisa jadi muncul anggapan tak profesional,” demikian Bambang. (An) #Senpi Syahrul Yasin Limpo

Topik:

KPK Polda Metro Jaya Polri Senpi Syahrul Yasin Limpo

Berita Sebelumnya

Polisi Sidik Dua Kasus yang Menyeret Ketua KPK Firli Bahuri

Berita Selanjutnya

Polisi akan Panggil Legenda Badminton untuk Dalami Pertemuan Firli dengan SYL

Berita Terkait

Hukum
Ketua KPK, Setyo Budiyanto (Foto: Istimewa)

KPK Ungkap Isi Pertemuan dengan Kementerian Haji

2 jam yang lalu

Hukum
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok/MI)

KPK Ungkap Alasan Tak Panggil Bobby Nasution di Kasus Suap Proyek Jalan Sumut

2 jam yang lalu

Hukum
Roby bersama kedua orang tuanya di depan gedung Polres Jakarta Timur (Jaktim)) (Foto: Dok MI/Aan)

Menanti Tersangka Dugaan Pemalsuan Data yang Dilaporkan Warga Jatinegara

16 jam yang lalu

Hukum
Nikita Mirzani (Foto: Dok MI)

KPK soal Kabar Pemanggilan Nikita Mirzani Dugaan Suap Hakim dan Jaksa

18 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka terkait kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021 – 2022 pada Kamis (2/10/2025)

Abdul Halim, La Nyalla dan Khofifah Diduga Terlibat Korupsi Dana Hibah Jatim

21 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

KPK Periksa Direktur PT Tanjung Raya Intiwira Oddysius Suwanto terkait Korupsi DJKA

23 jam yang lalu