Lagi, Erick Thohir Laporkan 2 Dapen Bermasalah ke Kejagung
![Aldiano Rifki](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/XNyI5VRYut5ImW6o0Y2dgeozbFJ6AXnHLqpUBp2P.jpg )
![Lagi, Erick Thohir Laporkan 2 Dapen Bermasalah ke Kejagung Menteri BUMN, Erick Thohir (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/7410aca0-dc20-4e64-97ba-4f94e51ebeb0.jpg)
Jakarta, MI - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ercik Thohir akan melaporkan dua dana pensiun (dapen) yang terindikasi bermasalah ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Kita sudah ada paparan di Kejaksaan Agung, sudah ada indikasi BPKP dan kerja sama Kejaksaan Agung. Penyalahgunaan memang ini harus kita tertibkan di dana pensiun, dan ini terus kita jalankan, rencana di bulan Desember ini ada dua lagi yang kita akan laporkan ke Kejaksaan Agung," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI Jakarta, Senin (4/12).
Kendati, Erick belum menyebut dua dapen yang akan dilaporkan. Ia pun berharap dengan langkah-langkah tersebut, dapen BUMN akan sehat ke depannya. "Sehingga nanti dana pensiun bener-bener dalam transisi selama 3 tahun ke depan akan sehat," katanya.
Sebelumnya, Erick menyerahkan laporan dugaan korupsi dana pensiun (dapen) BUMN bermasalah ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
Ada 4 dana pensiun dalam daftarnya, yakni milik PT Inhutani (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Perkebunan Nusantara (Persero atau PTPN, dan ID Food.
"Jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu kerugian negara Rp 300 miliar," katanya di gedung Kejagung Jakarta, Selasa (3/10) lalu.
Erick menambahkan taksiran kerugian negara tersebut belum final. Artinya, ada kemungkinan angkanya bisa lebih besar.
Erick menjelaskan, sejak awal Kementerian BUMN bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atas intruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk membongkar kasus mega korupsi di tubuh BUMN.
"(Setelah Jiwasraya dan Asabri), saya merasa khawatir dan tetap kecurigaan bahwa dana-dana pensiun yang dikelola perusahaan BUMN pun mungkin ada indikasi yang sama, karena itu saya bersama Wakil Menteri, Pak Sesmen, deputi membentuk tim meneliti ulang apa yang kita khawatirkan," ungkapnya.
Erick menyebut, hasil penelitian ulang tersebut, ternyata dari 48 dana pensiun yang dikelola BUMN sebanyak 34 di antaranya atau sebesar 70% dalam kondisi sakit.
Adapun terkait hasil temuan tersebut, Erick merasa kecewa kerena banyak pegawai BUMN yang sudah bekerja puluhan tahun dirampok oleh oknum-oknum tertentu. "Pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun yang tentu kurang hasilnya, dirampok oknum-oknum biadab," imbuhnya.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
![Kejari Sumedang Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Lahan Tol Cisumdawu Rp 329 Miliar Konferensi pers Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Tanah Untuk Pekerjaan Jalan Tol Cisumdawu Seksi 1 di Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Selasa (2/7/2024)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kejari-sumedang-tetapkan-5-tersangka-korupsi-lahan-tol-cisumdawu-rp-329-miliar.webp)
Kejari Sumedang Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Lahan Tol Cisumdawu Rp 329 Miliar
1 jam yang lalu
![Dua Tersangka Baru Korupsi LNG, Diduga Eks Pejabat Pertamina Inisial HK dan YA Karen Agustiawan mengenakan rompi tahanan KPK (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/karen-agustiawan.webp)
Dua Tersangka Baru Korupsi LNG, Diduga Eks Pejabat Pertamina Inisial HK dan YA
2 jam yang lalu
![Korupsi di PT Pelni Rugikan Negara Rp 9 Miliar, Ini Nama-nama Diduga Tersangka PT Pelni (Persero) sebagai perusahaan pelayaran dan logistik maritim (Foto: Dok Pelni)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/korupsi-pelni.webp)
Korupsi di PT Pelni Rugikan Negara Rp 9 Miliar, Ini Nama-nama Diduga Tersangka
11 jam yang lalu
![Dugaan Korupsi Banpres, KPK Periksa Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Sekretariat Dirjen Perlindungan dan Jamsos Kemensos Firmansyah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kpk-ri-7.webp)
Dugaan Korupsi Banpres, KPK Periksa Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Sekretariat Dirjen Perlindungan dan Jamsos Kemensos Firmansyah
13 jam yang lalu