Dewas: Sidang Etik 93 Pegawai KPK Tidak Semua Pungli

Jakarta, MI - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Albertina Ho mengatakan, 93 pegawai lembaga antirasuah yang akan menjalani sidang kode etik, tidak semuanya berurusan dengan dugaan penerimaan uang dari pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

"Macam-macam kan, bukan hanya menerima, sebagai pimpinan, misalnya, tidak bisa melakukan pembinaan, kan etik macam-macam," kata Albertina di Jakarta, Jumat (12/1).

Albertina menjelaskan, ada berbagai tingkatan dugaan pelanggaran kode etik yang membuat pegawai KPK, harus disidang oleh Dewas KPK.

"Diduga terlibat dalam arti etik, etik pasal mana nanti kan akan kita lihat lagi, etik kan banyak," ujarnya.

Mantan hakim tersebut mengatakan, sidang etik tersebut akan digelar bulan ini, namun belum bisa menyampaikan kapan tanggal pastinya.

Albertina juga menambahkan, fokus pada sidang kode etik bukan berapa besaran uang yang diterima para pihak, yang terlibat dalam kasus tersebut melainkan soal integritas pegawai KPK dalam melaksanakan tugas jabatannya.

"Kalau kami tidak memperhatikan jumlah berapa kalau itu kan masalah pidana. Kalau kami dari etik kami lihat integritas-nya, dia menerima sesuatu yang bukan haknya, menyalahgunakan wewenang dia sebagai pegawai rutan itu sudah jadi masalah kan untuk etik," tandasnya.

Pegawai yang akan disidang kode etik, kata dia, mencapai 93 orang karena petugas Rutan KPK mendapatkan rotasi tugas, secara berkala.

Sebelumnya, Dewas KPK mengumumkan temuan soal pungli di rutan KPK yang jumlahnya mencapai Rp4 miliar, pada periode Desember 2021-Maret 2022.

"Ini murni temuan Dewan Pengawas, tidak ada pengaduan," kata anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Senin (16/3).

Albertina memaparkan, bahwa pungutan liar tersebut dilakukan terhadap para tahanan yang ditahan di Rutan KPK.

Adapun sejumlah bentuk pungutan melibatkan pungutan liar berupa setoran tunai, hingga transaksi yang melibatkan rekening pihak ketiga.

"Pungutan dilakukan ada berupa setoran tunai, semua itu menggunakan rekening pihak ketiga, dan sebagainya. Dan ini kami tidak bisa menyampaikan secara transparan di sini karena ini ada unsur pidana-nya," ujarnya.

Ia menegaskan, bahwa Dewan pengawas KPK bersungguh-sungguh ingin menertibkan instansi KPK tanpa pandang bulu. Siapa pun, tutur Albertina, akan ditertibkan, termasuk pungutan liar di Rutan KPK.