Bagi-bagi Bansos Masa Kampanye Pilpres: Kompetisi yang Tak Adil

Jakarta, MI - Urgensi bagi-bagi bantuan sosial (bansos) di masa kampanye pada pemilihan umum (pemilu) 2024 yang telah berlalu menjadi sorotan dalam sidang sengketa pemilihan presiden (pilpres) yang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan pemohon pasangan 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan 03, Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Buntutnya, hakim MK meminta para pembantu presiden itu untuk mengklarifikasi list perjalanan Jokowi dan pertimbangan untuk mengunjungi daerah tertentu saat pembagian bansos. 

Bansos inipun disebut-sebut sebagai pemicu perolehan suara Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka atau paslon nomor 02 sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59%.

Menurut ahli hukum tata negara, Abdul Fickar Hadjar, bansos yang merupakan bagian program Perlindungan Sosial (Perlinsos), memang program pemerintah yang sudah disetujui anggarannya oleh DPR. Tetapi bansos itu justru masif digelontorkan oleh pemerintahan Jokowi menjelang pencoblosan pada 14 Februari 2024.

Bagi Abdul Fickar, situasi ini menimbulkan kompetisi yang tidak adil pada Pilpres 2024, karena yang memiliki akses terhadap bansos itu adalah petahana (Jokowi). Meski tidak ada petahanya yang ikut kompetisi pada Pilpres 2024, namun ada putra Jokowi yang maju sebagai calon wakil presiden (cawapres)

"Menurut saya kemenangan 02 itu juga efek bansos yang dibagi Jokowi. Meskipun menggunakan dana taktis kepresidenan, tapi Jokowi tidak etis membagi pada masa kampanye," ujar Abdul Fickar Hadjar kepada Monitorindonesia.com, Rabu (10/4/2024).

Selain itu, Abdul Fickar Hadjar juga menyoroti Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) yang menyebut bansos dan BLT dari Jokowi saat kampanye di Kendal, Jawa Tengah, Selasa(26/12/2023). Jika ingin kedua bantuan itu berlanjut, maka rakyat harus memilih pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Atas dasar itulah, Menteri Perdagangan (Mendag) itu mengajak masyarakat untuk mendukung Capres dan Cawapres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Abdul Fickar menambahkan dengan menilai bahwa hal itu sebagai bagian daripada praktik curang dalam kontestasi pemilu. "Apalagi ada salah satu Menterinya (Mendag) yang menyatakan bahwa bansos itu dari presiden Jokowi, bapaknya Gibran. Jadi memang benar-benar curang dan tidak etis," tandas pakar hukum pidana itu juga.

Empat Menteri dihadirkan di MK
Empat menteri menjadi Pemberi Keterangan Lain yang diperlukan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024 pada Jumat (5/4/2024) lalu.

Keempat menteri kabinet Indonesia Maju yang dihadirkan di persidangan antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Para menteri ini dimintai keterangan oleh Mahkamah berkaitan dengan dalil-dalil permohonan mengenai adanya hubungan pemberian bantuan sosial (bansos) dengan pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024. 

Keempat menteri memberikan keterangan sekaligus untuk dua permohonan yaitu Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang dimohonkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dalam pemaparannya, Muhadjir menyebut, pelaksanaan program bansos oleh pemerintah seringkali dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun, dia mengatakan, pemberian bansos yang dilakukan pemerintah sudah direncanakan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum pelaksanaan pesta demokrasi, yang ditujukan untuk mencegah kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem.

“Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu".

"Namun perlu kami tegaskan bahwa pelaksanan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus menurunkannya dan serta menghapus kemiskinan ekstrem,” ujar Muhadjir di hadapan delapan hakim konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

Muhadjir menyebutkan, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, sedangkan targetnya ditetapkan di kisaran angka 6,5 sampai 7,5 persen. 

Sementara angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 berada di angka 1,12 persen, sedangkan targetnya nol persen. Angka kemiskinan ekstrem tersebut hanya turun 0,92 persen dari angka kemiskinan ekstrem pada 2022 sebesar 2,04 persen.

Dia mengatakan, program perlindungan sosial (perlinsos) yang disetujui DPR RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp496,8 triliun. Program perlinsos yang dijalankan Kemenko PMK, antara lain subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial. 

Untuk bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) yang digelontorkan kepada masyarakat dalam periode Januari – Juni 2024 sebagai perpanjangan program 2023 untuk memitigasi bencana El Nino dan menjaga daya beli masyarakat. Bantuan ini bukan bagian dari bansos reguler dan dikelola Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Sementara itu, Airlangga mengatakan, mitigasi bencana El Nino pada akhir tahun lalu hingga awal tahun 2024 yang menjadi alasan pemerintah gencar membagikan bansos. 

Sebab, dampak El Nino di beberapa tempat produksi pangan terutama beras mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal. Hal ini menyebabkan harga pangan melonjak yang kemudian berpengaruh terhadap masyarakat miskin dan rentan.

“Jadi pada periode tersebut, produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat dan inflasi meningkat. Ini jadi salah satu pertimbangan ada bansos terkait El Nino dan pangan,” kata Airlangga.

Dia melanjutkan, apabila dampak dari El Nino tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada pergerakan inflasi pangan yang terus menanjak sejak Juli 2023 hingga puncaknya pada Maret 2024 yang mencapai 10,33 persen year on year (YoY). 

Adanya bantuan sosial ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat demi memitigasi peningkatan kemiskinan dan potensi perlambatan ekonomi.

Di samping itu, Sri Mulyani menjelaskan, realisasi anggaran bansos pada periode Januari-Februari 2024 senilai Rp12,8 triliun yang digunakan untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM. 

Realisasi subsidi dan belanja lain mencapai Rp15,3 triliun dan realisasi perlinsos lainnya Rp9,8 triliun.

Sri mengeklaim, tidak terdapat perbedaan pola realisasi anggaran perlinsos dalam enam tahun terakhir yaitu 2019-2024, kecuali pada 2023 karena terdapat perbedaan signifikan pada realisasi bansos dari Kementerian Sosial. 

Bansos Kemensos yang cukup rendah pada dua bulan pertama dikarenakan adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan.

Di sisi lain, dia menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan sebelum penetapan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024. APBN telah disusun sejak awal 2023.

Pagu anggaran bansos pada 2024 sebagaimana tertuang dalam APBN KITA edisi Maret 2024 senilai Rp152,30 triliun, naik sekitar 6,08 persen dari pagu anggaran bansos yang disediakan untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 143,57 triliun. 

Adapun realisasi pencairannya sampai Februari 2024 atau bulan saat penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari 2024, sebesar Rp 22,53 triliun, naik hingga 134,86 persen dari realisasi pada Februari 2023 senilai Rp 9,58 triliun.

“Apabila linimasa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 yang dilakukan oleh KPU, waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan paslon capres dan cawapres,” jelas Sri Mulyani

Untuk Perlinsos
Sementara Tri Rismaharini mengatakan, Kemensos mendapatkan anggaran sebesar Rp87,2 triliun pada tahun anggaran 2023. Dari jumlah tersebut, 98,65 persen atau Rp 86,1 triliun digunakan untuk program perlinsos dan sisanya merupakan anggaran untuk dukungan manajemen kementerian. 

Sedangkan, untuk tahun anggaran 2024, total anggaran Kemensos mencapai Rp79,214 triliun. Dari total anggaran tersebut, 95,46 persen atau Rp75,61 triliun untuk alokasi bansos     

"Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun dari Rp87.275.374.140.000 menjadi Rp79.214.083.464.000," kata Risma. (wan)