Laporan Dugaan Monopoli Bisnis Anak Menkumham Yamitema Tirtajaya Laoly di Lapas 'Molor' di KPK?

Jakarta, MI - Laporan kasus dugaan monopoli bisnis di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang melibatkan anak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly 'molor' di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, kasus yang dilaporkan pegiat antikorupsi pada Mei 2023 lalu itu tak kunjung ditindaklanjuti.

Bahkan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menyatakan hingga saat ini belum ada dipenyidikan.

"Terkait dengan bisnis anak Menteri, saya juga beritanya membaca. Tapi sampai sejauh ini, di penyidikan itu belum ada," kata Asep dikutip pada Senin (19/8/2024).

Pun, Asep juga tidak mengetahui laporan tersebut masih diproses di bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) atau sudah naik di tahap penyelidikan.

"Tapi yang jelas di penyidikan tidak ada," tandas Asep.

Dugaan monopoli

Pada pada Senin (5/8/2023) lalu, Komunitas Anti Korupsi mendesak KPK untuk mengusut dugaan monopoli bisnis Lapas oleh anak Yasonna.

Desakan itu disampaikan langsung puluhan orang yang tergabung dalam Komunitas Anti Korupsi saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin sore.

Mereka mendesak KPK untuk mengusut dugaan monopoli bisnis di dalam Lapas yang melibatkan Yamitema Laoly.

"Kami menduga kasus monopoli bisnis di dalam Lapas yang melibatkan anak Menkumham yang dilaporkan ke KPK pada Mei 2023 oleh sejumlah penggiat anti korupsi jalan di tempat karena ada tekanan politik saat itu," kata Ketua Komunitas Anti Korupsi, Daymon Moni.

"Maka saat ini kami mendesak KPK harus tegas dan buka kembali kasus tersebut ke publik," timpalnya.

Menurutnya, banyak kasus korupsi yang melibatkan keluarga yang perlu dibongkar oleh KPK, salah satunya yang diduga melibatkan Yamitema Laoly.

"Harapan kami KPK segera membongkar gurita korupsi di tubuh Kemenkumham, yang mana proyek-proyek dikendalikan oleh keluarga sendiri".

"Harus segera dituntaskan dan sudah saatnya KPK tuntaskan tanpa ada tekanan ataupun intervensi politik lagi," imbuh Daymon.