IPW Bongkar Dugaan Pungli di Setukpa Polri Rp 240 Miliar, Desak Kapolri Bentuk Timsus!

Jakarta, MI - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso membongkar dugaan pemerasan dan pungutan liar (pungli) di Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri Rp 240 miliar.

Menurut Sugeng, pihak Paminal Mabes Polri sudah menyita uang tunai sebesar Rp 1,5 miliar. Uang tersebut diduga merupakan hasil pungldari siswa Setukpa gelombang pertama angkatan 2024, yang dikumpulkan dari iuran siswa selama masa pendidikan.

Sugeng menjelaskan, Setukpa adalah lembaga kedinasan Polri yang bertugas membentuk perwira dari bintara Polri. "Pada gelombang pertama tahun 2024, terdapat 2.000 siswa yang mengikuti pendidikan di Setukpa," kata Sugeng dikutip Minggu (1/9/2024).

Terdiri dari 1.900 polisi laki-laki (Polki) dan 100 polisi wanita (Polwan). Dari jumlah tersebut, 1.200 siswa diterima melalui jalur kuota khusus dan penghargaan, sedangkan 800 siswa lainnya diterima melalui seleksi reguler.

IPW mencurigai adanya praktik pungli dalam proses seleksi. "Pungli itu untuk mendapatkan kuota khusus atau penghargaan. Siswa diduga harus mengeluarkan uang antara Rp 600 juta hingga Rp 1,5 miliar," jelasnya.

Selama tiga bulan masa pendidikan, para siswa juga diduga mengeluarkan sekitar Rp 100 juta per orang untuk berbagai keperluan. Termasuk iuran menembak, iuran judo, dan sumbangan untuk tenaga pendidik.

"Kemudian ada pungutan lainnya seperti biaya pola pengasuhan Rp 200 ribu, sumbangan pendamping Rp 1,3 juta per siswa, iuran gladi wirottama Rp 1 juta, iuran batalyon Rp 1 juta, iuran resimen Rp 17 juta, iuran koperasi Rp 14 juta, dan pembayaran produk karya perorangan Rp 20 juta," beber Sugeng.

Menurut Sugeng praktik pungli ini, menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi dan integritas di Setukpa Polri. IPW mendesak Kapolri untuk membentuk tim khusus untuk mengusut kasus ini.

Sugeng juga meminta agar Kapolri mengambil langkah-langkah konkret untuk membersihkan institusi penegak hukum tersebut dari praktik pungli yang merusak citra Polri.

Menurutnya, kasus ini segera ditangani untuk memastikan bahwa para perwira yang dihasilkan dari Setukpa memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi.

“Serta tidak terlibat dalam praktik pemerasan dan pungutan liar terhadap masyarakat,” kataSugeng.