Dugaan Mark Up Dana Iklan Diusut KPK, Bank BJB Rombak Jajaran Komisaris

Jakarta, MI - Di tengah pengusutan kasus dugaan mark up dana penempatan iklan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau Bank BJB merombak jajaran komisarisnya.

Hal itu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2024 di Grand Ballroom Trans Hotel Bandung pada Kamis, 5 September 2024. 

Dalam RUPSLB Bank BJB itu, pemegang saham menerima pengunduran diri Ventje Rahardjo Soedigno selaku Komisaris Utama Independen Bank BJB terhitung sejak ditutupnya RUPSLB Tahun 2024.

Dalam kesempatan yang sama, pemegang saham mengangkat Taswin Zakaria sebagai Komisaris Utama Independen dan Mohammad Taufiq Budi Santoso sebagai Komisaris, serta Hilman Purakusumah Komisaris Independen baru di Bank BJB. 

Sesuai dengan keputusan RUPSLB Tahun 2024, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank BJB sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama Independen : Taswin Zakaria
Komisaris           : Mohammad Taufiq Budi Santoso
Komisaris           : Tomsi Tohir
Komisaris           : Rudie Kusmayadi
Komisaris Independen   : Diding Sakri
Komisaris Independen   : Hilman Purakusumah
Direksi
Direktur Utama : Yuddy Renaldi
Direktur Kepatuhan        : Cecep Trisna
Direktur Keuangan          : Hana Dartiwan
Direktur Konsumer dan Ritel       : Yusuf Saadudin
Direktur Komersial dan UMKM   : Nancy Adistyasari
Direktur IT dan Transaction Banking   : Rio Lanasier
Direktur Operasional                   : Tedi Setiawan

Adapun Taswin Zakaria yang diangkat menjadi Komisaris Utama Independen memiliki rekam jejak karier panjang di dunia perbankan. Posisi terakhirnya pernah menjabat Presiden Direktur PT Bank Maybank Indonesia, Tbk periode 2013-2024.

Kemudian, Komisaris Independen terpilih Hilman Purakusumah juga memiliki pengalaman panjang berkarier di dunia perbankan. Sedangkan Komisaris terpilih Mohammad Taufiq Budi Santoso justru memiliki pengalaman karier di pemerintahan dan lembaga jasa keuangan non-bank, yaitu sebagai Komisaris Utama PT Jamkrida Jabar.

“Kami percaya bahwa dengan susunan pengurus yang baru, Bank BJB akan mampu terus berinovasi dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah maupun nasional,” ungkap Yuddy Renaldi dalam keterangan resminya dikutip 5 September 2024..

Sprindik segera diterbitkan

KPK segera menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) kasus dugaan mark up dana penempatan iklan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB).

"Sprindiknya belum ada jadi belum bisa memberikan informasi lain," kata Asep Guntur Rahayu Direktur Penyidikan KPK dikutip Minggu (1/9/2024).

KPK kini tengah mendalami perihal aliran dana dalam dugaan mark up dana penempatan iklan pada 2021-2023. Total uang markup itu kurang lebih Rp200 miliar dalam kurun 3 tahun.

Misalnya besaran dana untuk pasang iklan ke media dalam satu kali placement Rp200 juta, tetapi oleh bank bjb, uang itu di-markup sampai dengan Rp 400 juta, dan lain-lain.  Adapun uang mar kup dana penempatan iklan oleh bank bjb diduga sebagai setoran ke sejumlah pejabat.