Sangat Disayangkan! KPK 'Mandul' Berhadapan dengan Keluarga Jokowi

Jakarta, MI - Pakar Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat sangat menyayangkan mandulnya KPK ketika berhadapan dengan keluarga Presiden Jokowi. Terkait batalnya KPK periksa Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi.

"Banyak pihak mempertanyakan mengapa KPK membatalkan investigasi dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang dan istrinya saat pelesiran ke AS," kata Achmad Nur, Jakarta, Sabtu (7/9/2024).

Pun, dia membandingkan dengan penanganan kasus Rafael Alun, eks pejabat Kementerian Keuangan, mendapat perhatian super kilat dari KPK.

"Lebih cepat setelah penyelidikan gaya hidup hedon anaknya, Mario Dandy, menjadi pintu masuk dalam pengungkapan tindak pidana korupsi yang akhirnya menjerat Rafael," jelasnya.

Kasus Rafael Alun, menurut Ahmad Nur, menjadi contoh nyata bagaimana KPK berhasil menggunakan gaya hidup hedon anak pejabat untuk menelusuri sumber-sumber kekayaan tidak wajar.

Di mana, Mario Dandy, anak Rafael, diketahui sering memamerkan mobil mewah di media social (medsos). Setelah terlibat dalam kasus penganiayaan, gaya hidup mewah Mario menjadi sorotan, memicu KPK untuk memeriksa aset keluarganya lebih lanjut.

"Hasil penyelidikan KPK menemukan, Rafael Alun memiliki aset yang tidak sebanding dengan gajinya sebagai pejabat eselon III di Kementerian Keuangan, yang kemudian mengarah pada kasus pencucian uang dan gratifikasi," ungkapnya.

Tak segercep usut kasus Rafael

Dalam kasus ini, lanjut Achmad Nur, KPK bergerak cepat (gercep) setelah mencium adanya ketidakberesan ini, dan hasilnya Rafael dijatuhi hukuman 14 tahun penjara atas tindak pidana korupsi.

Pengungkapan Rafael menegaskan bahwa korupsi sering kali terungkap melalui gaya hidup anggota keluarga pejabat yang mencolok, meskipun mereka bukan pejabat negara.

Lalu, kenapa KPK masuk angin di kasus Kaesang? Dugaan kuat gratifikasi menyeret Kaesang terkait jet pribadi, menimbulkan persepsi tebang pilih dilakukan KPK.

"Tokoh sekelas Mahfud MD dan banyak aktivis antikorupsi menyuarakan kekecewaannya terhadap KPK". 

"Status Kaesang bukan pejabat, tidak seharusnya menjadi alasan KPK untuk tidak mengusut kasus ini. Ingat, Kaesang itu anak presiden, adiknya wali kota dan ketum parpol yang menikmati pajak rakyat," tegasnya.  

Sebagai ketua partai politik, lanjutnya, Kaesang punya tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan partai, termasuk dana yang diterima dari pemerintah. 

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah mengalokasikan Rp126 miliar kepada parpol tiap tahun sejak 2019.