Catatan KKI Warsi 2020 Solok Selatan Paling Banyak Tambang Ilegal, Mengapa Penindakan AKP Ulil Ditentang AKP Dadang?

Jakarta, MI - Solok Selatan adalah salah satu wilayah yang paling banyak ditemukan tambang ilegal. Menurut catatan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi pada 2020, wilayah ini telah kehilangan tutupan hutan sebanyak 4.795 hektare akibat tambang ilegal. Jumlahnya pun masih terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya.

Baru-baru ini, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Solok Selatan, AKP Ulil Riyanto tewas ditembak oleh rekannya sesama polisi, AKP Dadang Iskandar pada Jumat (22/11) dini hari sekitar pukul 00.15 WIB Dadang yang menjabat sebagai kepala bagian operasional diduga bertentangan dengan penindakan yang dilakukan Ulil terhadap tambang yang diduga ilegal di wilayah Solok Selatan.

“Saat melakukan kegiatan [penindakan] ini, tanpa diduga sebelumnya, salah satu perwira dalam posisi kontra terhadap penegakan hukum,” ujar Kapolda Sumatra Barat Inspektur Jenderal Suharyono dalam konferensi pers di Padang, Jumat (22/11/2024).

Pun, Suharyono mengatakan motif penembakan ini masih didalami lebih lanjut. Namun yang jelas, AKP Ulil belakangan sedang menangani penertiban tambang-tambang jenis galian C yang diduga ilegal di wilayah hukum Polres Solok Selatan.

“Beberapa di antaranya memang berizin, tapi kami juga sedang mendalami sampai detik ini yang dapat [dilakukan lewat] upaya hukum apakah yang berizin atau tidak berizin. Dari beberapa, kami akui ada izin. Di satu sisi, itu memunculkan pro kontra saat penegakan hukum itu dilakukan,” kata Suharyono.

Menurutnya, AKP Dadang berada dalam posisi menentang dengan penegakan hukum yang dilakukan Ulil dan timnya.

“Ini sesuatu yang tidak kami duga karena awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan AKP Ulil ini sudah kami beri penghargaan,” tuturnya.

Suharyono mengaku sudah dua kali bertemu dengan AKP Ulil di rumah. Menurutnya, Ulil juga telah mendapat apresiasi atas prestasinya Ulil menindak tambang galian C yang diduga ilegal.

Ulil sendiri baru bertugas di Polres Solok Selatan selama kurang lebih satu tahun, sedangkan Dadang sudah menjadi penjabat sementara di sana selama tiga tahun.

Soal dugaan apakah AKP Dadang membekingi tambang ilegal, Suharyono mengatakan masih prematur. “Kami belum mengatakan mana yang beking mana yang tidak, itu belum, itu masih terlalu prematur. Ini baru kita sampaikan peristiwanya benar terjadi, dan ada perwira kami meninggal dunia," katanya.

Sebanyak lima orang telah diperiksa sejauh ini, termasuk dua orang yang menangani kasus tambang ilegal bersama Ulil. Selain itu, Suharyono mengatakan, ia juga akan memeriksa Kapolres Solok Selatan AKBP Arief Mukti. 

"Karena sebagai komandannya langsung, pastinya tahu persis bagaimana stafnya, kinerjanya, atau conflict of interest, kami mendalami itu. Mohon waktu kami nanti diinfokan setelah ini," jelasnya.

Soal kasus ini, Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Kapolda Sumbar, Suharyono mengusutnya sampai tuntas. "Saya minta untuk mendalami motifnya. Namun, yang jelas, saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas," kata Listyo.

Ia juga membantah pembunuhan polisi oleh polisi ini dilatarbelakangi konflik internal. "Saya kira bukan masalah konflik internal ya. Proses sudah didalami, Propam Polri kita turunkan," jelasnya.

Di lain sisi, Bareskrim Mabes Polri juga ikut menyelidiki kasus penembakan yang dilakukan Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar terhadap Kasat Reskrim APK Ulil Riyanto Anshari. "Tim kita sudah berangkat [ke lokasi] baik dari Inafis dan Dittipidum," kata Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada.

Polisi tak mungkin tak tahu ada tambang ilegal

Ketua LBH Padang Indira Suryani menduga tambang-tambang ilegal tersebut dibekingi oleh aparat. "Polisi tidak mungkin tidak tahu ada tambang-tambang ilegal karena itu sangat kasat mata dan diketahui oleh umum," kata Indira.

Kalau kasus ini terbukti dipicu oleh "bekingan" terhadap tambang ilegal, LBH Padang mendesak agar Kapolda Sumbar dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit menindaknya dengan serius. Dia juga meminta agar kasus ini ditangani secara transparan, tidak ditutup-tutupi, dan tidak dipandang sebagai masalah internal semata.

"Kalau memang benar ini karena ada bekingan, ini tamparan hebat bagi Polda Sumbar, gagal mengatasi bekingan, jadi dampaknya ke internal polisi sendiri," jelas Indira.

Ulil ditembak dari jarak dekat

Suharyono mengatakan Ulil ditembak di area Mapolres Solok Selatan sebanyak dua kali dari jarak dekat.

"Diperkirakan dari hasil visum dokter itu dua kali di bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk. Itu di saat berada di ruangan identifikasi, saat akan mengambil handphone di kendaraannya, diikuti oleh pelaku, ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi, akhirnya tewas di tempat," katanya.

Dia juga mengatakan bahwa senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata dinasnya sebagai kepala bagian operasional. Hasil pemeriksaan sejauh ini menunjukkan bahwa senjata tersebut berisi 15 peluru, namun sembilan peluru sudah ditembakkan. “Dari sembilan itu, dua ditemukan di tubuh korban, tujuh lagi sedang kami selidiki,” jelasnya.

Imbas kasusnya, AKP Dadang Iskandar juga diklaim telah menyerahkan diri ke Polda Sumbar sekitar pukul 03.30 WIB. Menurut Suharyono, Dadang akan dipecat secara tidak hormat.

“Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat). Setidak-tidaknya sampai tujuh hari ke depan,” kata Suharyono.

“Saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri, ini tindakan yang tegas kepada siapa pun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang mulia ini,” timpalnya.

Kapolri didesak beri atensi serius

Pegiat hukum dan HAM mendesak agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit memberi atensi serius pada kasus ini, terutama perihal motif di baliknya yang diduga terkait dengan "perlindungan anggota polisi terhadap penjahat lingkungan".

"Dengan adanya penembakan dalam kasus ini mengkonfirmasi bahwa kecurigaan-kecurigaan masyarakat terhadap adanya keterlibatan polisi dalam membekingi aktivitas pertambangan di Sumatera Barat baik legal maupun ilegal, patut diduga keras benar adanya," kata Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Sumatra Barat, Ihsan Riswandi.

Ihsan juga menyoroti soal penyalahgunaan senjata api dalam kasus ini untuk melakukan tindakan kekerasan.

Senada, pengamat kepolisian dari dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan tindakan AKP Dadang menunjukkan indikasi “pragmatisme dan materialisme yang melingkupi institusi Polri”.

Wujud nyata di lapangannya, menurut Dadang, adalah prilaku menerobos aturan untuk mengumpulkan kekayaan. “Salah satunya menjadi beking usaha ilegal mulai dari tambang, logging, fishing, maupun judi online,” kata Bambang.

Pada akhirnya, muncul tindak kekerasan yang berdasar pada pragmatisme itu.

Menurut Bambang, kasus ini adalah imbas dari ketidaktegasan pimpinan tertinggi kepolisian dalam menegakkan peraturan internal dan tebang pilih penegakan hukum sehingga memicu korban dari jajarannya sendiri.

Apa yang terjadi pada AKP Ulil juga menambah deret kasus kematian di internal kepolisian yang disebabkan konflik sesama polisi. Pada 23 Juli 2023, Bripda Ignatius Dwi Frisco tewas diduga akibat kelalaian dua rekannya yang ingin menunjukkan senjata api.

Namun ketika dikeluarkan dari tas, senjata itu meletus dan mengenai leher Bripda IDF sehingga dia meninggal dunia. Kemudian pada 2022, Brigadir Yoshua Hutabarat tewas ditembak oleh rekannya sesama polisi atas perintah atasan mereka, Ferdy Sambo.

Kasus itu mendapat sorotan publik lantaran ada upaya menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan oleh Sambo dan orang-orang dekatnya di Polri.

Sambo kini menjalani vonis hukuman penjara seumur hidup karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana.

Kritikan Komisi III DPR

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mempertanyakan Polri soal penanganan kasus pembunuhan ini. Propam yang bertugas malah tidak memborgol Dadang usai membunuh Ulil.

"Kami menyayangkan standar yang diterapkan Propam setempat, kami lihat seorang yang jelas-jelas tersangka pelaku penembakan itu tidak diborgol ketika dibawa, maupun ketika ada di ruangan. Bahkan seolah didampingi seperti halnya pejabat kepolisian," ujar Habiburokhman di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2024).

Habiburokhman mengatakan, Komisi III baru mendapat informasi dasar saja soal peristiwa ini. Penembakan terjadi diduga diawali dari penangkapan pelaku tambang galian C ilegal yang dilakukan oleh AKP Ulil.

AKP Dadang tidak terima dengan penangkapan ini lalu menembak mati AKP Ulil. "Apa latar belakang ini apa? Katanya kan dia enggak suka gara-gara Kasat Reskrim itu menindak tambang ilegal. Motifnya kan begitu, berarti dia membekingi tambang ilegal. Nah, penanganan Propam seperti apa nih, oknum-oknum seperti ini," beber dia.

Untuk mendalami peristiwa ini, Habiburokhman bersama jajaran Komisi III akan terbang ke lokasi untuk melakukan kunjungan spesifik. Dia berharap, mendapat informasi lebih lengkap dengan bertanya langsung dan melihat kondisi lokasi secara rinci.

"Jaraknya 100 km dari Kota Padang, 2,5 jam bisa ditempuh. Dan berikutnya kami akan memanggil Kapolres, Kapolda, dan Kadiv Propam Mabes Polri agar kasus-kasus seperti ini bisa diusut tuntas dan jangan sampai terjadi di kemudian hari," tandasnya

Profil AKP Ryanto Ulil Anshar dan kronologi kasus

Dikutip dari berbagai sumber, AKP Ryanto Ulil Anshari merupakan lulusan Akademi Kepolisian (AKPOL) tahun 2012. Sebelum menjabat jadi Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Riyanto merupakan Kasat Narkoba Polres Magelang.

AKP Ulil Ryanto Anshari lahir di Makassar pada 12 Agustus 1990, sehingga saat ini usianya menginjak 34 tahun.

Ia menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Solok Selatan sejak 24 November 2023 atau baru menjabat 11 bulan 29 hari sebelum insiden penembakan tersebut terjadi.

Sebelumnya, Polisi Polres Solok Selatan Sumatera Barat menembak rekannya sesama polisi. Peluru yang ditembakkan pelaku dari sejata apinya mengenai pelipis kanan dan bagian pipi korban.

Korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Hingga kini belum ada kepastian kondisi terakhir korban.

Peristiwa penembakan itu terjadi kawasan mapolres pada Jumat (22/11) dini hari. Pelaku dan korban adalah sesama perwira dan juga pejabat di polres tersebut.

Informasi dihimpun wartawan, disebut-sebut polisi yang menjadi korban penembakan baru saja menangkap pelaku tambang galian C. Pelaku tambang ilegal galian C itu kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan.

Di perjalanan menuju Mapolres, korban ditelepon polisi pelaku penembakan yang bertanya perihal penangkapan yang dilakukan.

Ketika pelaku tambang galian C tengah diperiksa, saat bersamaan, personel mendengar tembakan dari luar gedung. Saat dilihat keluar, ternyata satu polisi sudah terkapar terkena tembakan.

Sementara satu polisi lainnya terlihat pergi meninggalkan lokasi kejadian menggunakan mobil dinas kepolisian. Saat itu, tidak terlihat ada orang lain di lokasi selain dua polisi yang menembak dan ditembak.

Disebut-sebut pelaku yang menjadi korban adalah AKP URA. Sementara pelaku AKP DI. Terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulystiawan membenarkan peristiwa itu. Namun, dia belum bisa merinci lebih jauh kronologi peristiwa tersebut. Termasuk apa yang menjadi pemicu awal sehingga penembakan terjadi.

"Benar terjadi penembakan, untuk kasusnya masih tahap penyelidikan. Nanti perkembangan akan disampaikan secara lebih lanjut," katanya. (wan)