Dipanggil KPK, Mbak Ita Sibuk Urus Persiapan Kedatangan Prabowo ke Semarang

Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil  Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita pada hari ini, Selasa (10/12/2024). Dia akan diperiksa dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Namun berdasarkan pantauan Monitorindonesia.com, hingga Sore, batang hidung Mbak Ita belum nongol juga. Berdasarkan informasi yang didapatkan ternyata Mbak Ita sibuk dalam kegiatan persiapan kedatangan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang rencananya akan ke Semarang pada Rabu (11/12/2024). 

Pada malam ini juga dikabarkan akan ada kegiatan bersholawat yang turut dihadiri Anggota DPRD Jawa Tengah.

Mbak Ita sejatinya diperiksa KPK pada hari ini bersama Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri (AB);  Rachmat Utama Djangkar (RUD) selaku Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa; dan Direktur PT Chimarder777/Direktur PT Rama Sukses Mandiri/Ketua Gapensi Kota Semarang, Matono (M).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih atas nama HGR, AB, M, dan RUD,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Pada tanggal 17 Juli 2024, KPK mengumumkan dimulainya penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah.

Penyidikan yang dilakukan KPK, yaitu dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2023 hingga 2024.

Selain itu, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi pada tahun 2023 sampai 2024.

Dalam perkara tersebut KPK telah menetapkan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sebagai tersangka.

Hal tersebut terungkap dalam gugatan praperadilan yang diajukan Mbak Ita pada tanggal 4 Desember 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan terdaftar dengan nomor perkara 124/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Namun penyidik KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai identitas pihak lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sesuai dengan kebijakan KPK, identitas beserta konstruksi perkara tidak pidana korupsi tersebut akan disampaikan setelah penyidikan telah rampung.