Salah Apa Kejagung Berprestasi Hebat Namun Nilainya Rendah? Perlu Survei Pembanding!

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 25 Januari 2025 16:16 WIB
Konferensi pers penyitaan uang hasi korupsi PT Duta Palma Group (Foto: Dok MI)
Konferensi pers penyitaan uang hasi korupsi PT Duta Palma Group (Foto: Dok MI)

Jakarta, MI - Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas mencatat bahwa citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) naik signifikan dari 60,9 persen pada September 2024 menjadi 72,6 persen di Januari 2025. Kejaksaan Agung (Kejagung) citra positifnya mencapai 70 persen, sementara Polri berada di posisi terakhir dengan 65,7 persen.

"Ini ada anomali persepsi masyarakat atas hasil Survei Litbang Kompas soal citra baik 3 penegak hukum," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman begitu disapa Monitorindonesia.com, Sabtu (25/1/2025).

Lantas Boyamin membandingkan prestasi 3 lembaga tersebut terdapat anomali jika berdasar prestasi antara lain, Kejagung jarang OTT, namun sekali sabet OTT Ricar Zarof mantan pejabat Mahkamah Agung dapat uang Rp 1 triliun dan merambah minimal 4 hakim terkait bebasnya Ronald Tanur.

Sisi lain perkara-perkara besar non proyek dan suap telah dituntaskan misal perkara Timah, Asabri, Jiwasraya, Perkebunan dan lain-lain.

Boy sapaannya mengatakan, Polri mengamankan dan sukses kawal Pemilu termasuk Pilkada Serentak dan respons cepat atas perkara-perkara viral di masyarakat. Sementara KPK masih berkutat kontroversi lama, pimpinan baru belum lama dilantik dan belum menunjukkan prestasi ungkap kasus besar,  OTT level kecil dan masih berkutat perkara baku yaitu perkara suap dan perkara perdagangan pengaruh dalam pengadaan/proyek, perijinan dan promosi jabatan. 

Masyarakat, tambah Boy, menilai KPK naik citra nampaknya melihat upaya KPK dalam usaha menuntaskan perkara buron Harun Masiku dengan menetapkan tersangka atas Hasto Kristiyanto.

"Masyarakat belum melihat kegagalan KPK dalam melakukan tugasnya dalam bidang pencegahan korupsi karena masih banyaknya kebocoran anggaran negara," ungkapnya.

Citra KPK Naik Lampaui Kejagung, MAKI Terkejut Bin Terperanjat
Boyamin Saiman (Foto: Dok MI)

KPK juga masih gagal dalam tugasnya melakukan supervisi karena nyatanya lembaga lain berprestasi bukan atas dorongan koordinasi dari KPK. "MAKI betul- betul merasa terkejut, aneh dan terperanjat serta bingung atas penilaian masyarakat yang belum melihat prestasi secara menyeluruh dari lembaga penegak hukum," kata Boy.

Pun Boy mengaku, bahwa MAKI telah lama mengawasi, mengawal dan bahkan melakukan gugatan praperadilan atas perkara mangkrak di 3 lembaga hukum. MAKI merasakan jika menggugat KPK atas perkara-perkara mangkrak maka responsnya lemot dan terkesan tidak peduli misal kasus Century.

Sisi lain Kejagung tanpa harus digugat telah melakukan teroboson-terobosan yang menggetarkan karena menangani korupsi dengan kerugian besar ratusan trilyun dan puluhan triliun yang disita untuk mengembalikan kerugian negara.

"Masyarakat harus dicerdaskan dengan sosialiasi yang masif sehingga akan lebih obyektif dalam memberikan penilaian terhadap citra penegak hukum," tegasnya.

Apapun hasil survei, semua lembaga penegak hukum tidak boleh kendor semangat dan justru memacu prestasi yang lebih hebat. Masyarakat perlu diyakinkan dengan prestasi hebat yang berkesinambungan.

Namun demikian, MAKI prinsip tetap menghormati hasil survei Litbang Kompas sebagai sarana untuk memperbaiki kerja-kerja lembaga penegak hukum lebih berprestasi kedepannya.

Diberitakan, bahwa Survei Litbang Kompas menemukan citra baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) naik signifikan dari 60,9 persen pada September 2024 menjadi 72,6 persen di Januari 2025.

Tren kenaikan persepsi baik publik terhadap KPK ini, bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan sembilan lembaga lainnya, yaitu TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, menyebut naiknya citra baik KPK tidak lepas dari kontribusi kepemimpinan baru. “Kenaikan KPK kan relatif signifikan ya, sekitar 11 persen dari September ke Januari, tentu 3 bulan terakhir ini kita tahu KPK terbentuk pimpinan baru, Dewan Pengawas baru terbentuk, tentu ketika ada personel baru, ada harapan baru di situ,” kata Yohan.

Selain itu, kata dia, persepsi baik publik terhadap KPK juga diberikan atas dasar kasus-kasus yang ditangani dalam tiga bulan terakhir.

“Pada saat tiga bulan terakhir ini pengungkapan kasus-kasus yang cukup menyita perhatian publik, Harun Masiku misalnya, bahkan kemarin Bupati Situbondo ditetapkan tersangka oleh KPK. Saya pikir itu menjadi referensi dan pertimbangan responden ketika menjawab tentang KPK ya,” ujarnya.

“Ini kan ada kenaikan ya dari 65,9 persen, 60,9 persen, 72,4 persen. 56,9 persen menurut saya memang rendah untuk KPK ketika pascarevisi Undang-Undang KPK 2019. KPK memang turun drastis tingkat keyakinan publik dan tingkat citranya di hadapan publik ya,” lanjutnya.

Yohan menyampaikan citra KPK perlahan naik meskipun lembaga antirasuah ketika itu dipimpin oleh Firli Bahuri. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas untuk tingkat kepuasan dan citra baik, urutan teratas dicapai oleh TNI dengan 94,2 persen.

Posisi kedua untuk tingkat kepuasan dan citra baik ditempati oleh Bawaslu 81,6 persen. Di posisi ketiga ada KPU dengan 80,3 persen. Kemudian DPD 73,6 persen, KPK 72,6 persen, Kejaksaan Agung 70 persen, dan Mahkamah Konstitusi 69,1 persen.

Sementara tingkat kepuasan dan citra baik Mahkamah Agung 69 persen, disusul DPR 67 persen, dan Polri 65,7 persen.

Survei Litbang Kompas untuk tingkat kepuasan dan keyakinan terhadap 100 hari Pemerintahan Prabowo dan Gibran dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 4 – 10 Januari 2025.

Survei melibatkan 1.000 responden secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error penelitian kurang lebih 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Kendati demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel mungkin terjadi.

Survei tingkat kepuasan dan keyakinan terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo dan Gibran dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara). (wan)

Topik:

Citra KPK KPK Citra kejagung Kejagung Citra Polri Kinerja Polri MAKI Litbang Kompas