Kejaksaan Sidik Korupsi Stadion Motewe Muna dan Belanja Rutin Setda Mubar, Negara Rugi Miliaran Rupiah

Muna Barat, MI - Proyek pembangunan Stadion Motewe, Kota Raha, Kabupaten Muna dan belanja rutin Sekretariat Daerah (Setda) Muna Barat tahun 2023, Sulawesi Tenggara (Sultra) saat ini dalam bidikan Kejaksaan Negeri Muna (Kejari Muna).

Peoyek pembangunan Stadion Motewe, proyek itu menghabiskan total dana Rp 34,8 miliar. Bahwa anggaran tersebut bersumber dari pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 16,8 miliar pada tahun 2022 dan tambahan Rp 18 miliar dari APBD tahun 2023. 

Informasi yang dihimpun Monitorindonesia.com, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Muna sudah memeriksa 20 saksi terkait proyek tahun anggaran 2022–2023 itu. 

Diketahui bahwa satu bagian bangunan, antilever telag ambruk pada tahun 2024 lalu. Atas hal inilah, kerugian negara semakin terang akan terungkap.

Kasi Pidsus Kejari Muna, La Ode Fariadin, menyatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan tim ahli pengadaan barang dana jasa hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).  

“Untuk memastikan penyebab kegagalan, kami sudah berkoordinasi dengan tim ahli pengadaan barang dan jasa, ahli konstruksi, hingga Kementerian PUPR,” jelas La Ode Fariadin, Selasa (2/9/2025).

Soal dugaan korupsi dalam belanja rutin Setda Muna Barat tahun 2023, diketahui dari total anggaran sekitar Rp 5 miliar, diduga terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp 1 miliar. 

Informasi yang didapatkan Monitorindonesia.com, bahwa penyimpangan itu mencakup kegiatan fiktif, perjalanan dinas yang tidak sesuai, hingga pembengkakan biaya bahan bakar minyak (BBM). 

Sementara penyidik Pidsus Kejari Muna juga sudah memeriksa sekitar 30 saksi di kasus dugaan rasuah tersebut. “Sudah ada sekitar 30 saksi yang diperiksa. Kami masih terus mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkuat dugaan tersebut,” lanjut La Ode Faiadin.

La Ode Fariadin pun berharap agar penanganan kasus ini dapat dituntaskan. Teruntuk saksi-saksi juga diharapkan bersikap kooperatif.

“Kami berharap penanganan kasus ini bisa tuntas. Prinsipnya, semua proses dilakukan terbuka agar masyarakat mengetahui jalannya penegakan hukum,” harapnya.