Dugaan Laporan Fiktif Program MBG Masuk Radar KPK

Jakarta, MI - Dugaan laporan keuangan fiktif Program makan bergizi gratis (MBG) kini masuk radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya akan mengecek temuan itu terlebih dahulu. "Kami cek dulu laporannya," kata Budi, Jumat (10/10/2025).

Adapun KPK sudah menerima audiensi dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pemangku program MBG. Dalam audiensi tersebut, lanjut Budi, pimpinan KPK berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan program MBG sesuai dengan tugas fungsi KPK.

"Caranya, melalui upaya-upaya pendidikan dan peran serta masyarakat pencegahan koordinasi supervisi maupun penindakan. Artinya jika ada hal-hal yang barangkali bisa kita mitigasi di awaladanya dugaan-dugaan yang nanti bisa berdampak pada penurunan kualitas dari MBG itu, bisa kita lakukan pencegahan di awal, supaya delivery produknya, makanan bergizi gratis itu bisa betul-betul kita jaga kualitasnya," beber Budi.

Sementara Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan sebelumnya mengatakan dana Rp 10 miliar digelontorkan untuk setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) rawan digelapkan lewat selisih harga bahan baku hingga laporan keuangan fiktif.

"Ayo udah beli barang baku jelek. Nanti kamu saya kasih selisihnya. Mereka terdengar sudah ada ekspektasinya kalau bisa dapet 20 juta tiap bulan tambahan. Nah itu kita bilang tergoda. Karena apa? Karena dia akan mengorbankan kualitas bahan pangan," kata Tigor saat menjadi nara sumber dalam acara bertema pangan di Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

Selain lewat bahan baku yang tidak berkualitas, Tigor menyebut, kecurangan juga bisa dilakukan dari laporan keuangan fiktif dari SPPG. Karenanya, demi mencegah hal itu, BGN menggunakan virtual account (VA) yang bertujuan melacak semua transaksi.

"Kami atasi dengan VA, virtual Account. Itu kayak satu dapur dikasih hanya satu ATM. ATM ini boleh diambil uangnya oleh dua orang. Itu kita itu sebenarnya memasang jangkar supaya jangan dikorupsi. Sebenarnya itu Rp 10 miliar kan per dapur," tandas Tigor.