BPK Kuliti Promosi Bank DKI: Rp11 M Keluar, Program Banyak Tak Jalan!

Jakarta, MI – Temuan mengejutkan terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap PT Bank DKI.

Dalam audit kepatuhan atas pengelolaan beban dan capital expenditure tahun buku 2023 hingga Triwulan III 2024, BPK menemukan sejumlah kegiatan promosi bernilai miliaran rupiah yang tidak sepenuhnya dilaksanakan meski anggaran telah digelontorkan.

Dari data yang diperoleh Monitorindonesia.com, Rabu (4/3/2026)alam laporan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 disebutkan, Bank DKI mengalokasikan biaya promosi sebesar Rp51,3 miliar pada 2023 dan Rp83,3 miliar hingga Triwulan III 2024. Salah satu program promosi yang disorot adalah kerja sama naming rights Halte Transjakarta dengan nilai investasi Rp11 miliar.

Kerja sama tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 03.2/PKS/DIR/PPA/VI/2024 antara Bank DKI dan PT Transportasi Jakarta. Dalam perjanjian itu, Bank DKI mendapatkan hak penamaan Halte Senayan Bank DKI selama tiga tahun, sejak 10 Juli 2024 hingga 9 Juli 2027.

Namun BPK menemukan sejumlah kewajiban promosi yang menjadi bagian dari paket kerja sama tersebut tidak dijalankan sepenuhnya.

Salah satu temuan utama adalah branding pada Passenger Sliding Door (PSD), automatic door, dan wall branding di halte yang seharusnya dimanfaatkan selama enam bulan. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada 20 Desember 2024, Bank DKI hanya memanfaatkan branding interior seluas 20 meter persegi selama enam bulan, sementara branding area lainnya tidak dimanfaatkan secara optimal.

Padahal, dalam perjanjian kerja sama disebutkan bahwa total area branding yang dapat dimanfaatkan mencapai 75 meter persegi.

Artinya, terdapat 55 meter persegi ruang promosi yang tidak digunakan, meskipun nilai investasi kerja sama telah dibayarkan.

Tak hanya itu, BPK juga menemukan tiga kegiatan promosi lain yang belum dilaksanakan, yakni:

Branding pada lima unit bus Transjakarta selama tiga bulan

Pelaksanaan event promosi enam kali dalam satu tahun

Pembuatan ambience lighting dan desain halte Senayan Bank DKI

Akibat tidak dijalankannya sejumlah aktivitas promosi tersebut, BPK menghitung adanya potensi opportunity loss atau kerugian peluang minimal sebesar Rp1,2 miliar pada tahun pertama kerja sama. Nilai itu berasal dari potensi manfaat promosi yang hilang, antara lain dari branding bus sebesar Rp549,8 juta dan pelaksanaan event sebesar Rp659,8 juta.

BPK menilai kondisi ini tidak sesuai dengan sejumlah ketentuan internal Bank DKI, termasuk Standard Operating Procedure (SOP) Sponsorship dan Promosi, yang mewajibkan setiap kegiatan promosi memperhitungkan manfaat dan efektivitas biaya.

Audit juga mengungkap bahwa permasalahan tersebut terjadi karena Corporate Secretary Bank DKI belum menindaklanjuti pelaksanaan promosi sesuai perjanjian kerja sama yang telah disepakati dengan Transjakarta.

Atas temuan itu, BPK merekomendasikan Direktur Utama Bank DKI untuk memerintahkan Corporate Secretary segera merealisasikan kegiatan promosi yang belum dijalankan, termasuk branding pada PSD, automatic door, wall branding halte, branding lima bus Transjakarta, serta pembuatan ambience lighting dan desain halte sesuai jangka waktu perjanjian.

Temuan ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran promosi Bank DKI yang mencapai puluhan miliar rupiah, namun tidak sepenuhnya memberikan manfaat sesuai perencanaan.