KPK OTT Bupati Pekalongan: Luthfi Bantah Fadia, Siapa Berdusta?

Jakarta, MI - Pernyataan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, soal Klaim bahwa dirinya tengah bersama Gubernur Jawa Tengah saat operasi penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlangsung, dibantah tegas oleh Gubernur Ahmad Luthfi orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) tersebut.

Ahmad Luthfi memastikan dirinya tidak mengetahui adanya penindakan apa pun pada malam yang dimaksud. Ia bahkan mengaku baru mengetahui kabar Fadia terjerat perkara hukum dari pemberitaan media pada Selasa (3/3/2026) pagi.

“Saya malah baru tahunya pas Selasa pagi dari media,” ujar Luthfi, Rabu (4/3/2026).

Luthfi tidak menampik bahwa pada Senin (2/3/2026) malam Fadia memang sempat datang ke kediamannya. Pertemuan itu juga dihadiri Bupati Tegal, Ischak Maulana Rohman, dan Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani.

Agenda yang dibahas, menurutnya, adalah progres Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di masing-masing daerah, menjelang rapat koordinasi di Pemprov Jawa Tengah.

Rakor MBG tersebut dijadwalkan berlangsung keesokan harinya dan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dengan kehadiran sejumlah pejabat kementerian dan Kepala Badan Gizi Nasional.

Dalam forum informal itu, Luthfi menyebut Fadia sempat menyampaikan izin tidak bisa menghadiri rakor pada Selasa. Setelah laporan progres disampaikan, pertemuan selesai dan masing-masing kepala daerah kembali ke tempatnya.

Namun pernyataan ini bertolak belakang dengan klaim Fadia sebelumnya. Usai ditetapkan sebagai tahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, ia menyatakan tidak ada operasi tangkap tangan (OTT) dan menyebut dirinya sedang bersama gubernur saat aparat datang.

“Saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apa pun, barang serupiah pun tidak ada,” kata Fadia.

Kontradiksi dua pernyataan ini memunculkan pertanyaan publik: siapa yang sebenarnya sedang meluruskan fakta, dan siapa yang sedang menyelamatkan diri?

Di tengah sorotan itu, Luthfi justru menarik persoalan ini ke isu yang lebih mendasar: integritas kepala daerah. Ia menegaskan bahwa peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran keras bagi seluruh pejabat publik agar tidak bermain-main dengan anggaran dan tidak tergoda gaya hidup berlebihan.

“Ikan busuk itu dari kepalanya,” tegasnya.

Pesan itu seperti sindiran terbuka. Di saat publik menanti kepastian hukum, perbedaan narasi antara bupati dan gubernur memperlihatkan satu hal: badai politik belum reda, dan kepercayaan publik sedang diuji.